Mataram (Inside Lombok) – Sejumlah wartawan yang hendak meliput acara Kopdarwil DPW PSI NTB yang dihadiri ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep di Lombok Barat, Kamis (28/12) kemarin mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari panitia acara. Mereka dilarang masuk ke dalam ruangan acara dan bahkan diancam dengan bahasa verbal menggunakan pengeras suara.
Salah seorang panitia atas nama Dedi Irawan yang diketahui menjadi salah satu calon legislatif (caleg) daerah pemilihan Gerung, Lombok Barat di depan ribuan kader PSI yang berada di dalam ruangan meminta awak media segera meninggalkan lokasi acara. “Yang jelas sudah ada SOP-nya, silakan (meninggalkan ruangan) sebelum kami menggunakan kekerasan, itu saja,” ucap Dedi saat itu.
Bahkan Dedi juga kembali menegaskan agar awak media segera meninggalkan ruangan. “Sekali lagi kami tidak akan segan-segan, biar katanya ada SOP (untuk peliputan), mohon mohon, terserah, mohon mau dipakai media, terserah saya nggak mau tahu, tanggung jawab saya masalahnya di sini,” tegasnya.
Salah satu wartawan yang menjadi korban, Rahmatul Kautsar dari tvOne Mataram menceritakan kronologis kejadian tersebut. Ia mengatakan sebelumnya ia dan rekan-rekan dari media lain, seperti Fitri Rahmawati dari Kompas TV,dan M Awaludin dari Berita Satu TV telah diberitahukan bahwa acara digelar tertutup. Namun, mereka masih diperbolehkan mengambil gambar ketika Kaesang masuk ke dalam ruangan, kemudian diminta untuk keluar.
“Kami terima saja, karena memang sudah ada aturannya. Tapi menjelang Kaesang masuk ruangan, tiba-tiba ada salah satu panitia yang diduga merupakan salah satu caleg asal Lombok Barat, mengumumkan untuk kami awak media meninggalkan ruangan dengan cara yang kasar. Dia bilang kalau kami tidak keluar, dia akan pakai kekerasan. Itu terekam dalam video,” ungkap Kautsar.
Tindakan panitia tersebut disoroti Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Riadis Sulhi yang menilai cara-cara kolot untuk membatasi kerja-kerja jurnalistik seharusnya tidak terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini. Ia menegaskan bahwa media memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat.
“Seharusnya cara-cara kolot seperti itu tidak perlu terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini. Media kan punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat,” tegas Riadis.
Ia juga menambahkan bahwa jika ada yang melarang, berarti oknum tersebut tidak paham arti keterbukaan informasi. Termasuk jika memang acaranya digelar tertutup, seharusnya panitia bisa menyampaikannya dengan baik, tanpa harus ada bahasa terkesan feodal seperti yang dicontohkan Dedi.
“Kita menyayangkan caranya begitu, ini tidak boleh terulang. Harus menjadi catatan di intern partai,” tambah Riadis. Pihaknya berharap agar PSI sebagai sebuah partai baru yang mengusung visi progresif dan solidaritas, harusnya bisa memberikan contoh yang baik dan santun dalam berinteraksi dengan media. (r)
