Lombok Barat (Inside Lombok) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) menyiapkan pengusulan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Hal itu menyusul surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI yang meminta usulan jumlah kebutuhan ASN Tahun 2024 bisa segera diserahkan pemerintah daerah.
Kepala baagian BKDPSDM Lobar, Jamaludin mengatakan dalam surat Menpan RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang diterima Pemda Lobar pengusulan formasi ini bersifat segera. Bahkan di salah satu poinnya meminta agar usulan jumlah kebutuhan ASN 2024 paling telat diserahkan 31 Januari 2024 mendatang, baik itu untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi pelamar non-ASN maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi pelamar umum.
Kata dia, dalam surat itu juga diterangkan ketentuan jabatan dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melihat kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar (SD)/sederajat dalam pengadaan ASN.
Tak sampai itu saja instansi Pemerintah juga diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. “Surat itu sudah kita naikan ke pimpinan, dan akan dibahas,” terang Jamaludin yang dikonfirmasi awal pekan ini.
Diperkirakan penerimaan CASN tahun ini akan menjadi yang terbesar yang digelar oleh pemerintah. Lantaran menurut Jamal pemerintah berusaha memenuhi amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024.
“Kita belum bisa berkomentar terlalu jauh, karena kita harus duduk bersama dengan pimpinan Bupati, Pak sekda dan TAPD karena berkaitan dengan pengajian,” jelasnya. Namun diakuinya, BKD sedang menghitung berapa tenaga Non ASN Lobar yang sudah dan belum terkafer PPPK.
Pihaknya mencatat, dari 5080 tenaga ASN Lobar belum diketahui berapa yang diterima di Penerimaan PPPK tahun 2022 dan 2023 lalu. Termasuk juga untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang masih dibutuhkan (formasi). “Saya sangat berharap penerimaan tahun lalu (2023) itu banyak yang terserap baik di PPPK Lobar maupun yang mengambil di luar daerah,” imbuhnya.
Kendati Jamal tak membantah, masih cukup banyak tenaga Non ASN Lobar yang belum tercover. Namun, pihaknya pun belum berani memastikan apakah dalam penerimaan CASN 2024 ini akan bisa mengusulkan seluruh formasi. Mengingat penggajian PPPK menjadi beban daerah, bukan dari pemerintah pusat seperti PNS.
Meski demikian, jamal mengatakan akan ada Bimbingan Teknis (Bimtek) melalui zoom yang dilakukan Kemenpan RB perihal teknis persiapan pengadaan CASN. “Seperti apanya nanti, kita akan ketahui di Bimtek itu,” tutupnya. (yud)
