Lombok Barat (Inside Lombok) – Kinerjanya dinilai lamban terkait perantingan pohon berpotensi tumbang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar mengaku pihaknya tetap bekerja sesuai regulasi.
Kepala DLH Lobar, Hermansyah menjelaskan pihaknya bekerja berdasarkan Perbup Nomor 48 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan pohon. Di sana diterangkan, bagi para pemohon perantingan atau penebagan pohon, itu ada kewajiab yang harus dipenuhui.
Bahkan terkait dengan video viral dugaan pungutan untuk pemotongan pohon atau perantingan yang dilakukan oleh oknum pegawai DLH Lobar, Hermasyah pun mengakui bahwa yang bersangkutan memang pegawainya. “Kami tidak pernah menugaskan atau perintah (oknum pegawai yang bersangkutan). Itu inisiatif sendiri dari yang bersangkutan karena itu bidangnya dia,” dalihnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (09/01/2023).
Dikatakan pihaknya sudah memanggil oknum staf yang bersangkutan dan meminta klarifikasi terkait video dugaan pungutan biaya perantingan yang telah beredar itu. Di mana yang bersangkutan awalnya melakukan pengecekan kondisi pohon dan berdiskusi dengan Kades Senggigi.
Diskusi terkait Perbup itu cukup panjang termasuk juga disampaikan kewajiban penggantian satu pohon yang ditebang, dengan 15 pohon pengganti. “Betul dia jelaskan ketika ada penebangan maka kewajiban pemohon menyediakan 15 pohon pengganti. Tapi itu bukan berbentuk uang,” kilahnya.
Bahkan Hermansyah menegaskan tidak pernah ada uang yang diterima stafnya dari kades atas penebangan atau perantingan tersebut. Semua video itu bahkan dituding Hermansyah dibuat seakan DLH Lobar meminta pungutan biaya. Padahal saat itu stafnya hanya menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi pemohon sesuai dengan yang diatur dalam Perbup.
“Itu kan (video) hasil rekaman Kepala Desa Senggigi, dan itu tidak pernah terjadi. Tiba-tiba beredar video dia dimintai (biaya perantingan pohon), faktanya tidak pernah,” tegasnya. Meski demikian, pihaknya ke depan mengharapkan sinergi antara desa dengan DLH Lobar dalam penanganan perantingan bisa berjalan baik. Karena perantingan itu bisa dilakukan DLH maupun warga yang mendapat rekomendasi.
Sebelumnya, Kades Senggigi, Mastur menilai DLH Lobar lamban bertindak, sehingga terjadi pohon tumbang di ruas jalan Senggigi-Batulayar dan menyebabkan ringseknya kendaraan dan adanya korban luka pada Jumat (05/01) siang tadi. “Sudah dari tanggal berapa itu kita bersurat untuk melakukan investigasi dan inventarisasi mana pohon-pohon yang rawan tumbang. Tapi sampai sekarang hanya survei-survei saja, tapi tindakannya tidak ada,” ketusnya, Jumat (5/1) pekan lalu.
Pihaknya pun menilai DLH Lobar tidak memprioritaskan kawasan Senggigi dan Batulayar dalam upaya antisipasi pohon tumbang yang dikhawatirkan memakan korban ini. “Saya mengecam keras kelalaiannya DLH Lombok Barat yang tidak memprioritaskan Senggigi ini,” tegasnya.
Padahal, kata dia, pihaknya sudah bersurat ke DLH Lobar sejak pertengahan bulan Desember 2023 lalu. Namun hingga kini, terjadi pohon tumbang, tetapi DLH tak kunjung melakukan penanganan sebagai respon atas surat tersebut. “Kalau memang dia (Kadis) tidak mampu mengurus DLH, lebih baik dia mengundurkan diri sudah,” tukas Mastur.
Saat ini, pihaknya menyebut ada ratusan pohon yang ada di ruas jalan mulai dari Meninting hingga Senggigi, yang dinilai memerlukan pemeliharaan atau perampingan karena rawan tumbang. “Kalau yang rentan itu sekitar 200 an, malah banyak yang harus kita potong-potong (pemangkasan) juga itu,” tandasnya. (yud)
