Mataram (Inside Lombok) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melantik Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang baru, Ibnu Salim untuk menggantikan posisi Fathurrahman. Padahal, Fathurrahman baru menjabat tiga bulan sebagai Pj Sekda NTB.
Gita mengatakan penggantian Pj Sekda ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja tiga bulan setelah menjabat. “Kan disuruh mengevaluasi setiap tiga bulan, Pj Gubernur saja dievaluasi,” katanya, Rabu (10/1) siang.
Ia mengatakan, dari hasil evaluasi kinerja Fathurrahman disebut sudah bagus. Artinya, selama tiga bulan menjabat kinerjanya sudah sesuai salah satunya terkait anggaran daerah. “Hasilnya bagus kan ada kebutuhan–kebutuhan dimensi dan waktunya. Kalau tadi sudah bagus untuk penyelesaian anggaran. Kita terus prediksi tantangan yang akan dihadapi ke depannya,” katanya.
Menurutnya, pergantian ini harus disikapi biasa saja. Karena kebijakan ini juga bagian dari mempersiapkan para pejabat. “Santai-santai saja siapa tau semuanya dipergilir,” ujarnya. Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim sebagai Pj. Sekda disebut sebagai senior staf.
Selain itu, pada tiga bulan kedepan Pj Sekda akan dievaluasi untuk melihat kinerjanya dan tidak menutup kemungkinan bisa saja diganti. “Inspektur dan asisten itu kan ahli, senior staf itu. Tadi saya katakan pak Fathurrahman diganti. Tiga bulan kan boleh dievaluasi siapa tau ini kita pergilirkan untuk proses mengetahui talenta-talenta,” katanya.
Pergantian Pj Sekda ini lanjut Gita untuk mempersiapkan pejabat-pejabat yang siap untuk mengemban jabatan. “Kita punya stok bagus, yang berkompetensi kader kader terbaik. Silahkan nanti ada pemilihan sekda definitif silahkan ikut berkompetisi,” katanya.
Sementara terkait adanya isu Pj Gubernur NTB dan Pj Sekda tidak sejalan, Gita membantah hal tersebut. Karena selama ini proses birokrasi sudah berjalan dengan baik. “Oh tidak ada (perselisihan). Kita sejalan,” tegasnya.
Penggantian ini disebut tidak akan mengganggu birokrasi di Pemprov NTB. Pasalnya, rencana pergantian jabatan Sekda ini sudah dikonsultasikan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Enggak lah. semua ini dikonsultasikan kan ini persetujuan Kemendagri. Diusulkan sebelum dilantik. Kan kemarin tanggal 20 desember saya dievaluasi bagaimana situasi NTB,” tutupnya. (azm)
