Mataram (Inside Lombok) – Utang Pemprov NTB di 2023 lalu akan menjadi prioritas untuk diselesaikan di 2024 ini. Di mana, utang Pemprov NTB pada kontraktor atau pihak ketiga di 2023 yaitu sebesar Rp260 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ibnu Salim mengatakan Pemprov NTB sudah membuat skema penyelesaian utang sisa 2023 lalu tersebut. “Prinsipnya akan kita prioritaskan untuk kita tuntaskan. Itu bagian dari prioritas Pemprov NTB untuk menuntaskannya. Makanya kita punya skala prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024 ini,” katanya.
Selain mengerjakan program-program prioritas yang sudah disusun di 2024 ini, penyelesaian utang juga bagian dari upaya pengendalian belanja daerah. “Tetap sih dibayarkan, tetapi kita kendalikan agar utang bayar dulu. Agar beban yang menggelayut ini tetap sirna,” katanya.
Ia mengatakan, pihak ketiga atau rekanan dinilai memaklumi kondisi keuangan Pemprov NTB. Karena jika pemerintah daerah sudah memiliki uang maka utang-utang tersebut akan segera dibayarkan. “Rekanan kan tahu kondisi keuangan daerah. Kalau ada uang kita juga tidak mau berutang kan. Uang ini menjadi pikiran siang hari dan tidak tidur di malam hari,” ucapnya.
Ibnu tidak menyebutkan secara pasti sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diperuntukkan untuk membayar utang. Karena nantinya semua PAD akan tetap masuk ke kas daerah dan diprioritaskan melunasi utang. “Semua pendapatan daerah masuk ke kas daerah nanti kita prioritaskan,” tegasnya.
Pembayaran utang ini juga nanti akan diupayakan melalui dana bagi hasil yang bersumber dari PT AMNT. Alokasi anggaran yang disiapkan pemda ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov NTB untuk membayar utang. “Kita pikirkan betul utang ini untuk kita selesaikan. Jangan nanti bilang Pemprov ini nyantai-nyantai. Kita pikirkan betul ini makanya kita prioritaskan,” katanya. (azm)
