Mataram (Inside Lombok) – Guna memastikan semua pelaksanaan pemilu di Provinsi NTB aman dan kondusif, Pemprov NTB membentuk tim pemantauan. Kerja tim ini nantinya akan berlanjut hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan di 2024 ini merupakan tahun politik. Tidak saja pemilih calon legislatif dan presiden-wakil presiden, melainkan juga kepala daerah yang akan digelar November mendatang.
“Ada pemilihan umum dan pemilihan lainnya seperti pemilihan presiden itu di pusat. Ada juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan bupati di daerah tanggal 27 November 2024,” katanya, Selasa (30/1) pagi.
2024 ini, pemda konsentrasi untuk menyukseskan pemilihan yang akan digelar dengan memantau semua proses berjalan lancar. “Memastikan segala sesuatu proses berjalan dengan lancar,” katanya.
Secara khusus, masing-masing stakeholder untuk memantau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk memastikan agar bencana alam yang terjadi tidak menghambat proses pemilu.
“Ini kan musim hydrometeorology. Banjir, puting beliung, rob, dan lain sebagianya. Jangan sampai mengganggu proses pelaksanaan event politik,” katanya. Tidak itu saja, Pj Gubernur NTB juga meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan kondisi penyelenggara pemilu. Sehingga selama pelaksanaan tetap berjalan dan tidak ada petugas yang sakit.
“Tim ini terpadu dari Pemprov, forkopimda, TNI/Polri, Kabinda, OPD-OPD lintas sektor kita. Dinas kesehatan dan Kominfotik,” tegasnya. Tugas tim pemantau yang sudah terbentuk nantinya akan bekerja hingga pemilihan kepala daerah. Akan memantau perkembangan politik yang terjadi di daerah dan melakukan antisipasi agar daerah tetap kondusif.
“Daerah yang rawan menjadi bahan diskusi bisa melakukan deteksi dini cegah hingga treatment terukur yang harus dilakukan. Kemudian tanggal 1 Februari akan ada apel besar kesiagaan TNI untuk mendukung pengamanan pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.
Untuk titik rawan lanjut Pj Gubernur sudah terpetakan baik yang masuk kategori rawan bencana atau konflik sosial. Kerawanan yang berpotensi muncul sudah dipetakan oleh tim untuk diantisipasi lebih awal. “Ini sudah dipetakan oleh tim semua kerawanan yang terjadi,” katanya.
Selain itu, pelaksanaan pemilu yang terjadi dipastikan tidak mengakibatkan inflasi di daerah. Oleh karena itu, tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat aman baik harga maupun stok. “Koordinasi dengan para distributor untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat dalam keadaan aman dan harga keterjangkauan,” tutupnya. (azm)
