Mataram (Inside Lombok) – Pemilihan umum (pemilu) untuk legislatif dan presiden – wakil presiden semakin dekat. Potensi pelanggaran di lapangan pun meningkat, salah satunya untuk kasus money politic atau politik uang. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB melalui Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam dan Ketua Panwascam se-NTB memperketat pengawasan.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip mengatakan seluruh jajaran pengawas di daerah ini sebagai garda terdepan perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam melakukan pengawasan. Salah satunya dengan memahami bentuk-bentuk kegiatan yang masuk dalam kategori politik uang.
“Jadi bukan hanya soal ada transaksi amplop, bagi-bagi sembako, lalu kemudian jajaran kita hanya menganggap itu sebagai satu-satunya bentuk money politic. Ada juga dalam bentuk menjanjikan bantuan dan lainnya, jika terpilih nanti,” ujar Itratip, Selasa (30/1).
Lebih lanjut, janji yang dilakukan yakni di mana para kandidat peserta pemilu membuat kesepakatan dengan masyarakat, jika terpilih akan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. “Hal-hal seperti inilah terus diingatkan kepada seluruh jajaran pengawas di lapangan agar tidak lengah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam meraih suara,” terangnya.
Dikatakan, salah satu tindakan yang dilakukan jajarannya di kabupaten dan kota pada minggu kemarin yakni penetapan sebagai tersangka. Di mana salah seorang caleg diduga melakukan tindakan politik uang. Hal ini menjadi pengawasan yang harus diperketat agar tidak ada lagi kejadian seperti itu.
“Saya kira tindakan seperti itu bisa memberikan efek kejut bagi seluruh caleg bahwa jangan bermain-main dengan money politic. Karena konsekuensinya cukup berat, kalau terbukti di pengadilan maka secara otomatis mereka akan didiskualifikasi sebagai caleg,” terangnya.
Maka dari itu, semua pihak harus taat aturan sehingga kontestasi lima tahunan ini berjalan sesuai harapan dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang terlegitimasi. Bawaslu NTB juga secara massif membuat himbauan kepada para peserta dan juga masyarakat melawan segala macam bentuk politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. “Kita juga melakukan edukasi melalui media-media ataupun akun-akun medsos yang kita punya,” demikian. (dpi)
