Lombok Barat (Inside Lombok) – Ketua komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah kritisi perencanaan APBD yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lobar. Pasalnya, arah anggaran itu dinilai masih terkesan konsumtif, lantaran mengutamakan program-program yang tidak memiliki daya ungkit atau mendongkrak PAD.
“Pemda belum serius pergunakan APBD untuk yang produktif (peningkatan PAD),” ketus Abu belum lama ini. Politisi asal Sekotong itu menilai Pemda Lobar belum serius untuk mengalokasikan APBD untuk peningkatan PAD.
Dicontohkan, salah satu potensi PAD yang dinilai cukup besar ada pada sektor pariwisata. Namun sektor ini terkesan tidak dimaksimalkan Pemda Lobar. “Kita ini ada 23 gili, khususnya di Sekotong, tapi satupun belum tergarap serius,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai membuat Pemda Lobar kehilangan potensi untuk mendatangkan PAD melalui kunjungan wisatawan. “Sehingga kami menilai pemda ini lemah komitmennya. Tidak konsisten, tidak serius mengarahkan APBD untuk pengembangan pariwisata,” kritik politisi dari PKS ini.
Padahal pihak DPRD sendiri diakuinya sudah sering kali memberikan masukan terkait hal ini. Namun belum ada tindak lanjut serius dari pihak eksekutif. Dia pun memaparkan contoh nyata, kedatangan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan mancanegara. Namun dari segi infrastruktur pendukung saja, tak kunjung disiapkan Pemda Lobar. “Sektor transportasi kebingungan, sebagian besar tamu diam di kapal dan ada yang jalan-jalan ke Kuta, Gili Trawangan. Hanya beberapa yang ke Lobar,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Lobar, Hademan mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong agar APBD Lobar sebesar-besarnya bisa dipergunakan untuk mendukung otonomi dan kemandirian daerah. Bahkan, dia menyebut, hal itu selalu ditekankan pihaknya dalam setiap kesempatan dan rapat.
“Kami mendorong untuk memastikan dan merencanakan agar penggunaan keuangan daerah sebesar-besarnya dipergunakan untuk mendukung otonomi dan kemandirian daerah,” tegasnya.
Dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut, dia menilai pemda harus dapat mengoptimalkan APBD untuk belanja yang bersifat investatif dan tidak bersifat konsumtif. Kemudian keuangan daerah juga dianggapnya penting untuk menumbuhkembangkan IKM dan UKM, dengan menerapkan pengembangan SDM yang berorientasi pada otonomi dan kemandirian.
“Dan menyiapkan serta membangun sarpras dan instruktur yang mampu sebagai pengungkit PAD. Seperti sarana pariwisata, spot kuliner, pengembangan suatu kawasan, guna membangun produktivitas masyarakat,” pungkas Hademan. (yud)
