Lombok Barat (Inside Lombok) – Peredaran beras untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Lombok Barat (Lobar) ternyata belum merata diterima para pedagang di pasar. Hal itu terungkap setelah dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok oleh tim Sidak Pemda Lobar di sejumlah pasar tradisional.
Tim Sidak yang dipimpin langsung Sekda Lobar, Ilham bersama OPD terkait tidak hanya turun ke Pasar Gerung dan Kediri, tetapi juga mengecek langsung ketersediaan stok beras di Gudang Bulog yang ada di Lembar.
Di pasar Gerung, Sekda mengecek ketersediaan beras pemerintah untuk dijual oleh para pedagang. Di sana ditemukan bahwa ketersediaan beras yang masuk dalam program SPHP yang belum merata.
Ilham menemukan, banyak pedagang yang tidak kebagian beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bulog. “Perlu ada evaluasi, karena peredaran beras pemerintah tidak merata di semua pasar, banyak pedagang yang tidak mendapatkan beras pemerintah dari distributor,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari temuan saat sidak tersebut, Pemda Lobar pun berencana melakukan rapat internal dengan mengundang langsung pihak Bulog untuk mendapatkan informasi terkait distribusi beras pemerintah yang dijual dengan harga Rp10 ribuan per kilogramnya.
“Sebentar lagi kita akan rapat untuk mengevaluasi yang terbaik, untuk kita menyalurkan ke pasar. Sehingga dapat secara merata diperoleh oleh masyarakat kita yang membutuhkan,” jelasnya.
Sedangkan dari hasil sidak ke gudang Bulog, tim melihat ketersediaan beras di gudang Bulog Lombok Barat masih aman. “Kita sudah melihat ketersediaan stok beras yang ada di tempat itu (gudang Bulog). InsyaAllah beras yang akan di-drop untuk masyarakat aman dan cukup,” harap Ilham.
Nantinya selain akan didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat, beras itu juga untuk diedarkan di pasar tradisional di Lobar. “Beras untuk bantuan langsung juga sudah siap, bantuan pangan untuk kebutuhan pasar juga insyaallah siap,” imbuhnya.
Terkait peredaran beras SPHP yang tidak merata, Ilham pun menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak Bulog. Bahwa ketersediaan beras pemerintah untuk dijual ke pasar memang jumlahnya terbatas, sehingga tidak bisa terbagi ke semua pedagang. “Memang karena terbatas yang dapat disalurkan, sehingga masyarakat yang membutuhkan itu juga tidak semuanya mendapat pada saat di-drop ke pasar,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan oleh Kadis Perindag Lobar, Maksum yang menyebut tujuan dari sidak ke pasar tradisional tersebut untuk memastikan ketersediaan stok dan perkembangan harga beras dan bapok lainnya. Terlebih saat ini ramai dikeluhkan masyarakat karena kenaikan harganya. “Tujuan sidak ini untuk mengontrol beras pemerintah atau Bulog (SPHP),” ujarnya.
Pihaknya turun memastikan agar para pedagang menjual beras ini sesuai dengan standarisasi harga yang sudah ditentukan. Harga standar Rp10.200, maka yang dijual oleh agen ke masyarakat tidak boleh terlalu mahal. Menurutnya penjualan beras SPHP ini butuh pengawasan dari Bulog dan OPD.
Kata dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan beras ini dapat dibeli merata oleh masyarakat. Terutama masyarakat kurang mampu. Serta mengantisipasi beras SPHP ini dijual dengan harga yang tidak sesuai standar.
Selain itu, mencegah pihak penjual atau agen mengoplos atau mencampur beras SPHP dengan beras lain yang kualitasnya kurang baik. “Karena dari sisi aturan, itu tidak boleh dilakukan. Jangan ada pedagang atau agen nakal melakukan oplosan, membuka plastik beras SPHP. Itu tidak boleh dicampur,” tegasnya.
Jika ada oknum yang ditemukan mengoplos beras tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan diberikan catatan dan peringatan. Sehingga jika tetap melanggar, maka penjual yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan lagi menjadi agen beras SPHP.
Terpisah Manager Jembatan Baru (JB), Tomy Muliady menuturkan bahwa ketersediaan beras di JB saat ini masih kosong. Karena pasokan beras dari pulau Jawa tidak ada yang masuk. Sehingga untuk ketersediaan beras di semua ritel milik JB, saat ini mengambil beras dari lokal. “Beras kita sedang kosong, belum ada datang dari pulau Jawa, tapi untuk di ritel JB, beras tetap ada yang kita ambil dari lokal sini,” tutupnya. (yud)
