Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan dewan di DPRD Lobar mendorong Pemda Lobar gerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok, terutama beras, yang makin tak terkendali. Terlebih jelang Ramadan tahun ini harga kebutuhan poko diperkirakan masih akan bergerak naik.
“Karena pas pemilu ini harga beras kita rasakan naik, mahal. Apalagi ini jelang Ramadan, jadi tolong langkah antisipasi dari pemda segera,” ujar Wakil Ketua DPRD Lobar, Nurul Adha yang dikonfirmasi beberapa hari yang lalu.
Kata dia, Pemda Lobar perlu melakukan langkah antisipasi untuk dapat menekan kenaikan harga agar masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat membeli beras dan bahan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Terlebih, Lobar sebagai daerah pertanian dengan lahan luas yang subur dan bahkan surplus pangan semestinya tidak boleh sampai terjadi beras mahal atau langka.
“Bahkan setelah Covid-19, kita juga pernah sampaikan ke pemda, agar pemda melakukan antisipasi terhadap kekurangan pangan. Sehingga pemda harus melakukan langkah-langkah antisipatif bagaimana stok pangan tidak boleh kurang,” tegas politisi perempuan dari PKS ini.
Dia menyebut, langkah antisipasi yang perlu dilakukan pemda bisa dengan cara melindungi hasil pertanian seperti program pembelian beras petani yang pernah dilakukan pemda. “Ini harus dilakukan (dilanjutkan) lagi,” sarannya.
Menurut politisi perempuan yang akrab disapa Umi ini, langkah itu cukup efektif. Selain sebagai upaya antisipatif di tengah lonjakan harga beras. Tetapi juga dinilai menguntungkan para petani. Namun jika tidak dilakukan perlindungan, mungkin petani menjual beras ke pemodal yang bisa jadi bermain dalam penentuan harga. “Apalagi dalam kondisi harga beras yang mahal dan langka. Mungkin saja menimbun, akhirnya terjadi lonjakan harga ini,” imbuhnya.
Dari pantauan harga yang dilakukan tim pemda saat sidak ke pasar-pasar tradisional, harga bapok masih tinggi, terutama beras yang harganya mencapai kisaran Rp17,5 ribu per kilogram.
Terpisah, Kadis Perindag Lobar, Maksum mengakui untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga ini pemda melalui pihaknya telah menyiapkan langkah dengan melakukan operasi pasar murah (OPM). “Kita sudah mulai dari hari Kamis lalu di Sekotong,” jelas Maksum.
Pihaknya menjadwalkan OPM ini dapat dilaksanakan 10 kali hingga Desember mendatang, mengingat keterbatasan anggaran. Namun, untuk melaksanakan OPM ini pihaknya berkolaborasi dengan OPD lain seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan stakeholder lainnya. (yud)
