Mataram (Inside Lombok) – PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing siap menyetorkan dividen sebesar Rp1,5 Miliar kepada pemerintah daerah (pemda) selaku pemilik saham. Nominal ini setara dengan 60 persen dari laba bersih konsolidasi tahun 2023, di mana labanya sebesar Rp2,6 miliar. Nantinya, pembagian dividen itu disesuaikan dengan anggaran dasar.
“60 persennya dibagi menjadi dividen, sesuai pembagian itu totalnya sekitar Rp1,3 yang dibagi ke pemprov, baru ke kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan sahamnya sekitar 3 persen,” ujar Direktur PT Jamkrida NTB Bersaing, Lalu Taufik Mulyajati, Kamis (18/4).
Rinciannya, masing-masing kabupaten/kota yang menerima dividen itu antara lain Pemerintah Kota Mataram Rp48 juta, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Rp48 juta, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Rp48 juta, Pemerintah Kota Bima Rp48 Juta dan Pemerintah Kabupaten Bima Rp86 juta.
Setoran dividen kepada pemegang saham menjadi bukti bahwa kinerja PT Jamkrida NTB Bersaing sebagai salah satu perusahaan daerah tetap stabil. “Kabupaten Bima saja yang sekitar Rp86 juta, sesuai dengan sahamnya masing-masing,” ucapnya.
Dikatakan, secara kualitatif para pemegang saham ingin menambah saham mereka. Berdasarkan dari pembicaraan mereka ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) regular pada 4 April 2024 kemarin, semua berusaha untuk melakukan penambahan modal.
Pelaksanaan RUPS kemarin sebagai pertanggungjawaban kinerja Jamkrida NTB Bersaing di tahun 2023 kepada semua pemegang saham. “Itu juga kami sampaikan terkait perkembangan terkini, terkait konversi dan kita sampaikan kondisi terbaru tinggal nunggu registrasi perda konversi dari Kemendagri,” tuturnya.
Ditambahkan, setelah ada nomor registrasi, baru dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk penetapan syari’ahnya. Kemudian dalam waktu dekat akan dilakukan RUPSLB untuk pengesahan nama jamkrida syariah dan anggaran dasar terbaru. Dimana targetkan setelah lebaran ketupat tahun 2024 ini. “Senin saya ke Kemendagri dulu untuk menjemput noreg nya (nomer registrasi,red) itu, kalau noreg nya sudah, tinggal RUPSLB,” demikian. (dpi)
