Mataram (Inside Lombok) – Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB menilai wacana pemerintah untuk menarik iuran dari tiket penerbangan kurang tepat. Pasalnya, hal ini akan memberikan dampak bagi pariwisata diseluruh wilayah, termasuk NTB. Mengingat NTB sekarang ini tengah berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan untuk berkunjung.
Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh menegaskan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan dari penerbangan, melainkan dari pariwisata. Karena tidak semua penumpang pesawat itu adalah wisatawan. Bisa saja Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang, investor dan sebagainya yang menggunakan transportasi udara itu.
“Kami bukan menolak. Kami menyatakan tidak tepat mengambil sikap seperti itu oleh pemerintah. Tidak diberlakukan untuk penumpang iuran untuk pariwisata itu pada penumpang yang bukan wisatawan,” tegas Sahlan, Kamis (25/4).
Saat ini saja harga tiket sudah terbilang tinggi, baik untuk keluar daerah dibandingkan ke luar negeri. Kemudian ditambah dengan wacana dari pemerintah terkait penarikan iuran pesawat. Jika nantinya akan benar-benar diterapkan, maka dikhawatirkan berdampak pada semakin berkurangnya orang atau wisatawan untuk bepergian maupun berlibur.
“Melemahnya minat orang berwisata karena komponennya semakin tinggi, belum harga tiket tinggi. Apalagi kita menjadi tuan rumah MotoGP 2024,” ucapnya. Menurut Sahlan, ada beberapa event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di NTB. Tentunya dengan harapan bisa menarik orang luar NTB untuk datang menonton gelaran event yang ada, salah satunya event MotoGP 2024 yang menjadi event internasional ditunggu-tunggu masyarakat.
“Jangan sampai dengan berlakukan penarikan iuran penerbangan itu jadi citra buruk cara kita mencari pendapatan dari sektor pariwisata. Masih ada destinasi kita, ada Gili Trawangan, Mandalika dan segala macam,” terangnya.
Dari beberapa destinasi wisata ini dapat dimanfaatkan agar bagaimana cara menarik PAD. Untuk bisa mendapatkan iuran dari pariwisata, maka harus menarik wisatawan dan wisatawan tidak akan keberatan dengan hal tersebut. “Iya jangan dicampur adukan semuanya,” katanya.
Sebagai informasi rencana kenaikan tersebut ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dimana beredar dari surat undangan rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan pada Rabu 24 April 2024 kemarin. Dimana dalam surat undangan tersebut, bertuliskan agenda yang akan dilaksanakan dalam rapat. Yakni pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.
“Astindo secara khusus sudah membahas secara nasional tentang Keputusan ini. Alhamdulillah Keputusan melalui DPP, DPP akan bersurat langsung ke pusat untuk menyampaikan ke pikiran-pikiran kami,” demikian. (dpi)
