Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) mengikuti rapat evaluasi kinerja para pejabat kepala daerah atau Penjabat Bupati dan menyampaikan kinerja yang dilakukan pada masa triwulan dua. Dalam rapat evaluasi tersebut, Tim Evaluator mengaku puas atas kinerja Penjabat Bupati Lotim, terutama upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang berada pada angka 70,65 persen. Di mana kenaikan IPM tersebut sangat didongkrak melalui bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan misalnya, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lotim tahun 2023 berada pada 14,06 persen. Angka tersebut berada di atas HLS Provinsi NTB yakni 13,97 persen dan capaian nasional sebesar 13,15 persen. Begitu pula dengan umur harapan hidup (UHH) yaitu 71,72 persen.
Keberpihakan Pemda Lotim terhadap upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan universal health coverage (UHC) juga mendapat apresiasi. Di mana setelah mencapai 95 persen lebih pada akhir 2023, kini pada awal tahun 2024 ini telah mencapai UHC 98 persen.
Penambahan capaian tersebut tentunya sangat didukung dengan dana yang dialokasikan Pemda Lotim sebesar lebih dari Rp73 miliar di 2024 dengan peningkatan hampir Rp34 miliar dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan yang juga mendapatkan apresiasi yakni pengendalian inflasi daerah. Lotim bahkan belum memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) karena indeks perubahan harga (IPH) yang masih terkendali melalui kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Bulog, hingga Champion Cabai dan unsur lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lotim, M. Juaini Taofik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung program yang diusungnya sehingga dapat berjalan dengan baik, mulai dari eselon dua, eselon tiga, hingga staf, “Terima kasih kepada semuanya, ini merupakan kesuksesan kita bersama selaku team work, bukan keberhasilan personal semata,” tuturnya.
Juaini juga menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan oleh Tim Evaluator. Bahkan ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan tetapi belum disampaikan.
Karena itu ia berjanji akan menyempurnakan dan terus meningkatkan kinerja untuk akselerasi pelaksanaan tugas yang diamanahkan. Peningkatan standar dalam setiap kriteria disebutnya juga sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kinerja. “Masih ada PR yang harus kita selesaikan dan menyempurnakan apa yang sudah berjalan menjadi lebih baik lagi,” pintanya.
Mendapatkan banyak apresiasi rupanya tak membuat Juaini menjadi puas, namun menurutnya masih ada sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian seperti penataan tenaga honorer yang mencapai lebih dari sembilan ribu orang. “Penataan tenaga honorer ini menjadi perhatian kita semua terkait penataannya,” terangnya.
Langkah-langkah konkret untuk itu diminta untuk dirumuskan agar persoalan tenaga honorer dapat dituntaskan sesuai waktu yang ditetapkan. Diakui tim evaluator jumlahnya yang cukup besar menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Isu lainnya adalah di sektor kesehatan seperti penurunan angka stunting dan mengukur kepuasaan pelayanan publik di pusat layanan kesehatan. Yang juga menjadi masukan tim evaluator adalah penanganan inflasi dan peningkatan transaksi non tunai, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara online (daring).
Tim meminta tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dapat dilihat hasilnya pada evaluasi kinerja triwulan berikutnya. Evaluasi kinerja Penjabat Bupati dilaksanakan setiap triwulan dan berlaku bagi seluruh penjabat kepala daerah. (den)
