Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata NTB khawatir pariwisata di Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) sepi pengunjung, karena persoalan krisis air yang berkepanjangan, terutama di Gili Meno. Belum lagi persoalan di Gili Trawangan yang suplai air bersihnya akan diberhentikan. Maka hal ini semakin berdampak kepada pariwisata di destinasi wisata tersebut.
Keluhan tidak adanya air bersih ini bukan hanya datang dari warga sekitar maupun pelaku usaha di sana. Tetapi dari para wisatawan yang berkunjung ke gili. Sebagaimana diketahui Tiga Gili menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) maupun domestik.
“Kami dari Dinas Pariwisata dan pelaku usaha industri pariwisata khawatir banget (tamu kabur, Red). Apalagi sebentar lagi high season,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, Rabu (12/6).
Terkait kelangkaan air bersih di daerah wisata NTB, terutama Gili Meno, dengan kasus yang terjadi saat ini karena PT BAL yang mengelola air tersandung kasus hukum. Kemudian ada informasi juga di Gili Trawangan akan terjadi hal yang serupa tetapi beda kasus, ternyata ada indikasi pembuangan limbah ke laut sehingga dihentikan operasionalnya.
“Ini menjadi PR bersama antara kabupaten Lombok Utara dan pemprov NTB, termasuk pemerintah pusat. Bagaimana solusinya di Meno yang saat ini belum selesai bisa segera selesai. Ditambah di Trawangan juga,” ungkapnya.
Dikatakan, Pemda KLU sendiri ada wacana jangka pendek dan jangka panjang persoalan air bersih ini. Di mana ada wacana akuisisi aset PT BAL yang ada tersangkut hukum. Kemudian harapannya para pelaku industri pariwisata, Pemda KLU supaya ada suplai air dari darat atau dari Gili Air ke Gili Meno.
“Untuk penangan jangka pendek berikutnya pemerintah NTB dalam hal ini Pak Gubernur dapat bersurat ke Polda NTB atau kejaksaan yang terkait dengan kasus ini untuk dapat memerintahkan lagi direktur perusahaan PT BAL ini untuk dapat melanjutkan lagi proses operasional air laut menjadi air tawar,” imbuhnya.
Terlebih untuk pemerintah Lombok Utara yang memiliki lokus utama PAD besar dari retribusi wisata. Kemudian akomodasi 10 persen dan pajak 10 persen, tentu dengan kesempatan bahwa yang utama dan terdepan menyelesaikan masalah ini adalah Pemda KLU.
“Kami pemprov NTB ini sebagai perwakilan pemerintah pusat, nanti apa masalahnya lapor ke kami. Saya sudah sampaikan ke bappenas bisa tidak diberikan anggaran kepada destinasi nasional kita, karena perjalanan pariwisata kita sudah bagus dari bali ke Tiga Gili, dari Bali ke Senggigi,” demikian. (dpi)
