Lombok Utara (Inside Lombok) – Sejumlah warga di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) didapati ada yang menolak untuk dilakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Penolakan ini dilakukan, karena mereka tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos).
“Selama coklit ini berlangsung, ada beberapa temuan, seperti di Tanjung. Ada 22 kepala keluarga menolak untuk dicoklit. Menurut informasi kami dapati, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan, sehingga mereka menolak untuk didata,” kata ujar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KLU, Deni Hartawan, Kamis (27/6).
Terkait dengan penolakan tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara untuk memberikan penjelasan kepada warga. Di mana pendataan ini tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial. Artinya Bawaslu hanya bertugas mengawasi, menginput data, dan mencatat semua kejadian di lapangan. “Kami siap mengawasi semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di KLU,” tuturnya.
Sementara itu, dikatakan secara nasional Bawaslu telah diperintahkan untuk meluncurkan pengawasan hak pilih. Dalam dua hari pertama coklit pantarlih, di tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pihaknya sudah membentuk tim patroli untuk mengawasi di semua jajaran Bawaslu. Bahkan dalam dua hari pertama coklit pantarlih di tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). “Kami sudah membentuk tim patroli untuk mengawasi di semua jajaran Bawaslu,” ucapnya.
Lebih lanjut, dengan adanya pengawasan yang ketat dan komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPU, diharapkan proses coklit dan tahapan pemilihan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, memastikan hak pilih setiap warga terjamin. “Kami juga komitmen untuk menciptakan pilkada yang damai di Kabupaten Lombok Utara 2024 ini,” imbuhnya. (dpi)
