Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan komunikasi dengan InJourney Tourism Development Corporation atau (ITDC) terkait dengan pemasangan portal untuk membatasi akses masuk ke Pantai Kuta, Mandalika. Pasalnya, jalur yang dipasangi portal disebut adalah aset daerah.
Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yasir Amrillah mengaku sangat terusik dengan keberadaan besi yang membentang tersebut. Bahkan dia juga pernah sangat kesulitan masuk ke areal pantai. “Saya saja pernah sangat kesulitan masuk. Masa kita mau beli es saja harus lapor dulu sama scurity, tidak logis itu. Saya meminta (portal) itu segera dibuka dan dirusak agar jangan pernah ada lagi itu,” tegasnya.
Dikatakan, meskipun ITDC merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun dia meminta agar mereka bekerja sesuai aturan dan kooperatif dalam mengambil kebijakan. “ITDC itu kan BUMN milik pemerintah pusat, jadi silahkan mereka bekerja sesuai dengan cara mereka. Kalau pantai itu kan bukan milik ITDC, itu milik kita semua. Jangan kemudian kita tidak diberikan akses,” katanya.
Anggota Komisi IV ini juga mengaku banyak menemukan ritel dan restoran pengusaha di area Pantai Kuta yang gulung tikar karena tamunya sepi akibat portal. Yasir meminta ITDC segera membuka akses tersebut. “Akses ke pantai itu adalah hak semua orang. Bahkan kalau berbicara masalah usaha itu banyak yang di dalam itu sepi mereka,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD Loteng dari Dapil III Pujut – Praya Timur, Lalu Sunting Mentas meminta adanya penjelasan dari pihak ITDC alasan persis pembatasan akses jalan dengan portal tersebut. “Sebaiknya ITDC harus menjelaskan apa alasannya menutup jalan itu. Karena itu pernah didemo juga kemarin kan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ITDC melakukan penutupan jalan tersebut sudah menunjukkan arogansi terhadap masyarakat apalagi jalan itu merupakan jalan milik daerah. “Jangan sampai perlakuan itu membuat masyarakat kita jadi kesulitan. Apalagi itu aset daerah. Kalau mau buka itu bagus, kita dorong agar tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat,” ujar dia. (fhr)
