Mataram (Inside Lombok) – Bawaslu Kota Mataram mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada 2024 ini. Netralitas ini juga ditekankan kepada penyelenggara pemilu.
“Begitu juga kami. Tidak hanya meminta TNI/Polri dan ASN, penyelenggara pemilu juga harus netral itu yang paling penting,” Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril Kamis (4/7) pagi.
Ia mengatakan, komitmen semua instansi terkait netralitas tersebut ditandai dengan ada penandatangan pakta integritas. Karena selama tahapan pilkada ini, semua instansi bersama-sama untuk mensukseskan proses yang sudah mulai dilakukan. “Kita di dalam proses ini sama-sama untuk saling menjaga dan menyukseskan pilkada pemilihan walikota dan wakil walikota dan Gubernur dan wakil Gubernur,” katanya.
Keterlibatan ASN memberikan dukungan untuk calon incumbent yang mungkin akan maju kata Yusril belum bisa dipastikan. Karena proses pendaftaran melalui jalur partai itu 27-29 Agustus. “Hari ini belum bisa ngomong begitu karena belum jelas siapa yang akan maju kita masih menunggu,” katanya.
Ia menegaskan, ASN maupun TNI/Polri sudah ada aturan yang berlaku. Jika ASN atau TNI/Polri melakukan tindakan politik praktis maka ada sanksi sesuai aturan tersebut. “Ada aturannya di internalnya,” ujarnya.
Pimpinan instansi yang ikut pada kegiatan tersebut diharapkan nantinya bisa mengambil kebijakan di internalnya. Selain itu bisa memberikan edukasi kepada bawahannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah pengawas dan pemilih yang diawasi terutama ASN, Yusril mengaku tidak sebanding.
“Kalau bandingkan tiga jumlah pengawas di masing-masing kecamatan dengan jumlah yang diawasi itu memang tidak sebanding. Tapi banyak cara atau strategi yang kami lakukan. Termasuk kader-kader di masyarakat yang kita bina dan itu bisa jadi informasi juga bagi kami,” tutupnya. (azm)
