Mataram (Inside Lombok) – Upaya penanganan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Banyak bantuan telah digelontorkan untuk menekan angka kemiskinan. Setiap tahunnya ada anggaran dari APBN hingga Rp2,5 triliun disalurkan untuk penanganan kemiskinan itu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Ahsanul Khalik menerangkan saat ini sisa kemiskinan di NTB sekitar 12 persen. Anggaran Rp2,5 triliun yang diberikan pemerintah pusat pun dibagi untuk program bantuan, antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hampir Rp1 triliun, bantuan pangan non tunai Rp1,3 triliun, dan bantuan langsung yang anggarannya juga cukup besar.
“Total dari APBN hampir Rp 2,5 triliun dia (anggarannya, Red), yang Kementerian Sosial saja itu. Belum Kementerian yang lain,” ujar Ahsanul, Senin (8/7). Bantuan-bantuan itu pun diberikan kepada masyarakat yang benar-benar masyarakat miskin.
Bantuan itu pun dikirimkan langsung ke rekening penerima. Dijelaskan, walaupun Badan Pusat Statistik mengatakan masih ada orang mampu mendapatkan bantuan, secara keseluruhan bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin. “Tapi kan kelemahan kita di NTB perilaku miskin masyarakat kita ini masih tinggi. Jadi walaupun seharusnya dia dikeluarkan oleh pihak desa dari data kemiskinan, mereka tidak mau,” terangnya.
Meskipun tidak dipungkiri kerap kali terjadi perselisihan pihak desa selaku pihak pertama yang mengeluarkan dan memasukkan data dengan masyarakat. Karena persoalan penerima tersebut. “Iya memang tidak sederhana untuk menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi dalam hal ini tetap mengupayakan konsep untuk penanganan kemiskinan di daerah. Salah satu upaya dilakukan adalah pendekatan keluarga. Yakni dengan mengambil masyarakat yang miskin dari data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian diintervensi untuk diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
“Kalau anaknya butuh sekolah, maka sekolahnya harus dibantu, kalau orang tuanya punya keterampilan yang laki bisa pertukangan. maka kita bisa bantu alat pertukangan. Perempuan atau ibunya bisa bikin kue, kita bantu alat alat bikin kue,” jelasnya.
Dimana model-model tersebut yang selanjutnya nanti dikuatkan dengan program yang datang dari pusat seperti PKH, bantuan pangan non tunai, dan melakukan pendampingan oleh pekerja sosial yang ada. (dpi)
