Mataram (Inside Lombok) – Kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun kabupaten/kota yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan menekan kemiskinan ekstrem, salah satunya seperti program Dinas Koperasi (Diskop) UKM NTB dengan membuka diklat kewirausahaan keterampilan teknis kerajinan dan pijat kepada 60 orang peserta.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) di NTB. Di mana penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan sasaran banyak pihak.
“Dengan harapan mereka (peserta diklat, Red) bisa produktif setelah diberikan keterampilan. Supaya yang menganggur jadi tidak lagi menganggur dan yang punya keterampilan semakin meningkat,” ujar Kepala Diskop UKM NTB, Ahmad Masyhuri, Selasa (9/7).
Keterampilan yang diajarkan juga tidak memerlukan modal. Seperti teknis pijat, para P3KE tidak perlu mengeluarkan uang sebagai modal. Kemudian keterampilan kerajinan, bahan bakunya dapat dimanfaatkan dari sekitar tempat tinggal mereka.
Materi diklat pun dibuat sangat sederhana dan praktis agar memungkinkan sasaran P3KE bisa langsung mengerjakannya nanti di lapangan. “Tapi harapannya, apa yang didapatkan ini bisa meningkatkan pendapatan mereka,” ucapnya.
Sementara itu, mereka yang ikut diklat P3KE ini tidak hanya 60 orang saja. Namun diberikan kepada 480 orang dengan 16 angkatan. Di mana satu angkatan berisikan 30 orang dengan bentuk keterampilan yang dilatih seperti keterampilan teknis pijat sebanyak 4 angkatan, teknis kerajinan 4 angkatan, teknis cukur 2 angkatan, dan teknis olahan makanan 6 angkatan.
“Dari 480 orang sasaran ini, 240 orang mengikuti Diklat langsung di kelas. Sisa 240 orang lagi didatangi langsung ke kediaman mereka masing-masing. Karena banyak pihak dilibatkan, ada praktisi, akademisi, dan lainnya di Dinas Koperasi dan UKM,” ungkapnya.
Sedangkan untuk para peserta Diklat kewirausahaan ini diambil dari database P3KE Bappeda NTB tahun 2024. Data tersebut diverifikasi para pendamping koperasi dan UKM NTB bersama Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota.
Sementara itu, jumlah 480 orang ini masih dalam tahap awal, yang rencananya akan ditingkatkan jumlahnya. “Karena ini merupakan kegiatan skala nasional. Seluruh peserta mendapatkan paket bantuan sesuai dengan jenis keterampilan yang diambil,” demikian. (dpi)
PJ Gubernur NTB Minta Sekda Selesaikan Masalah Air di Gili Meno
Mataram (Inside Lombok) – Persoalan air bersih di Gili Meno diupayakan bisa segera diatasi. Dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara sudah menyalurkan air bersih dari daratan ke Gili Meno dengan kapasitas 12 kubik per harinya. Namun nyatanya air bersih yang telah warga hanya bisa mendapatkan 2 galon per harinya.
Menanggapi kondisi persoalan air bersih di Gili Meno Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin mempercayai kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. “Baik-baik saja (masalah di Gili Meno, Red) kata Pak Sekda,” ujarnya, Selasa (9/7).
Terpisah, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menyatakan persoalan penyaluran air bersih di Gili Trawangan maupun Meno, dari Bupati KLU sudah memberikan laporan kaitan dengan perkembangan kondisi di sana. Mengingat beberapa waktu lalu penyaluran air bersih kedua gili tersebut disetop, bahkan Gili Meno 1 bulan lebih merasakan tidak adanya air bersih.
“Dari Rapim (Rapat Pimpinan) kemarin, Bupati tempo hari minta waktu 1 atau 2 bulan untuk segera teratasi masalah air di Gili Meno. Sekarang ini dilayani dari darat. Tapi nanti berkait dengan itu khusus asisten 2 untuk mengawal,” katanya.
Saat ini dari Pemkab Lombok Utara berusaha untuk menyalurkan air bersih dari daratan ke Gili Meno untuk kebutuhan kurang lebih 900 jiwa masyarakat di sana. Penyaluran air bersih didistribusikan melalui Dusun Muara Putat Pemenang. Dengan kapasitas 12 kubik per hari Pemda berharap bisa membantu kebutuhan warga untuk kegiatan sehari-hari. Di mana penyalurannya dilakukan secara bertahap selama 50 hari ke depan.
Meskipun sudah disalurkan, masyarakat hanya diberikan 2 galon setiap harinya. Padahal kebutuhan mereka akan air cukup besar, pasalnya selama ini hanya mengandalkan pembelian dari air isi ulang yang ada.
“Bukan (dibatasi), yang jelas dari PDAM Lombok Utara dan bupati memberikan jaminan kepada pak gubernur melayani kebutuhan itu (air) dan walaupun belum paripurna dalam 1 atau 2 bulan ini diminta sudah harus bisa teratasi,” terangnya.
Disinggung soal PT BAL yang akan diambil alih oleh PT TCN terkait dengan pengolahan air bersih di Gili Meno, Gita akan melakukan kajian kaitan hal itu. “Nanti pada judul pembahasan lain kita akan lakukan kajian, nanti asisten 2 (yang mengawal,red),” demikian. (dpi)
