Mataram (Inside Lombok) – Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Bintaro Ampenan masih belum jelas. Meski sudah diajukan dan disetujui pemerintah pusat, sampai saat ini belum ada informasi lebih jelas untuk waktu pembangunannya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazarudin Fikri mengatakan saat ini tidak ada pembangunan rusunawa. Tidak saja di NTB, melainkan seluruh Indonesia.
“Secara prinsip pembangunan sudah disetujui oleh kementerian dan pak Wayan sebagai kepala balai perumahan sudah menghadap ke pak Sekda menyampaikan sudah disetujui pembangunan. Tapi seluruh Indonesia tidak ada pembangunan rusunawa,” katanya.
Untuk tahun 2025, Fikri juga belum mengetahui secara pasti. Belum ada informasi yang jelas untuk waktu pembangunan Rusunawa bagi warga sekitar pesisir. Rusunawa yang dibangun nantinya akan dihubungkan dengan pasar ikan higienis yang juga akan disiapkan di lokasi tersebut. “Saya tidak berani bilang tahun depan, tapi kapan pun mau dibangun kami sudah siapkan lahannya,” katanya.
Apalagi tahun depan sudah ada pergantian pemerintahan sehingga belum pasti untuk program pembangunan. “Kalau yang sekarang ini sudah menyetujui pembangunan karena sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia mengatakan, tidak adanya pembangunan rusunawa ini disebabkan karena anggaran difokuskan ibukota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN saat ini sedang dikebut agar diselesaikan sebelum tahun 2024 berakhir. “Semuanya itu fokus menyelesaikan itu (IKN red). Kita di Pemkot Dinas Perkim sudah menyiapkan lahan,” katanya.
Lahan untuk pembangunan Rusunawa ini sudah disiapkan dan tinggal menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran untuk pembebasan lahan yaitu sebesar Rp3 miliar. “Pembebasan lahan untuk akses itu. Jadi sudah ada akses jalan ke sana,” katanya.
Ia mengungkapkan, selain akses jalan Pemkot Mataram juga sudah menyiapkan penerangan jalan umum (PJU) menggunakan solar sel. Jumlah PJU yang disiapkan yaitu sebanyak 14 buah. “Kita sudah pasang. Jadi sudah siap,” ucapnya.
Untuk rusunawa yang sudah dibangun masih kurang. Sehingga pemerintah harus membangun kembali memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga. “Lagi dua blok malah yang kita butuh. Tapi baru disetujui hanya satu,” ujar Fikri. (azm)
