Lombok Utara (Inside Lombok) – Pembangunan jalan lingkar utara dari Jambianom Kecamatan Tanjung hingga menembus kecamatan Gangga tak kunjung ada kepastian. Padahal pembebasan lahan sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu, dan telah menghabiskan anggaran daerah yang bersumber dari APBD hingga miliaran rupiah.
Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djohan Sjamsu menerangkan untuk pembangunan jalan lingkar utara itu paling tidak memang membutuhkan anggaran hingga Rp700 miliar. Anggaran itu untuk menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam perencanaan.
Sebelumnya dari pemerintah pusat juga sudah mengintervensi pembangunan jalan tersebut dari APBN. Bahkan di 2023 pemerintah telah menjanjikan untuk mengucurkan dana awal untuk pembangunan sebesar Rp61 miliar, meski belakangan anggaran itu diakui belum terlihat.
“Kami sudah meminta pemerintah serius membantu. Sudah menghadap ke Bappenas, Kementerian PUPR supaya di suport dari APBN. Kalau hanya Rp61 miliar belum menyelesaikan masalah untuk jalan ini,” ungkapnya, Rabu (10/7).
Dari pemerintah daerah telah melengkapi segala persyaratan penunjang yang diminta untuk pembangunan jalan tersebut. Jika memang pembangunannya tidak dapat dilakukan pemerintah pusat, maka dari pemerintah daerah akan memulai dengan menggunakan APBD. “Itu sebagai alternatif lain kita cicil menggunakan APBD,” katanya.
Kadis PUPR KLU, Kahar Rizal menambahkan pihaknya beberapa kali mendatangi kementerian terkait untuk mengusulkan pembangunan jalan lingkar utara. Bahkan audiensi telah dilakukan dengan pusat dan telah disuarakan juga ke Banggar DPR RI. “Administrasi secara teknis kriteria DED sudah siap, pemerintah pusat tinggal merestui untuk di-support dari APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut upaya dan ikhtiar sudah dilakukan, namun kemungkinan pemda kalah langkah. Sehingga belum bisa terwujud pembangunan jalan tersebut, meskipun sudah dilakukan pembebasan lahan warga. “Sepertinya mungkin ini ada kendala soal kepentingan politik, namun di Bappenas menjanjikan, jika tidak di tahun 2024 akan dimulai pembangunan tahun 2025,” demikian. (dpi)
