Mataram (Inside Lombok) – Seri MotoGP akan kembali digelar di Sirkuit Mandalika 27-29 September 2024 mendatang. Masalah konektivitas pun menjadi atensi, mengingat peran pentingnya untuk mempermudah kedatangan penonton ke NTB. Guna membahas hal itu, focus group discussion (FGD) bertemakan Flight Connectivity Lombok pun digelar stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan NTB, di Aula Bank NTB Syariah, Rabu (17/07).
Kepala Dinas Perhubungan NTB, L. M. Faozal menyebut dari sisi transportasi, konektivitas menyambut MotoGP terus dibenahi, baik untuk jalur darat, laut, maupun udara. Terutama untuk mencegah terjadinya kraudit seperti pada seri pertama MotoGP di Sirkuit Mandalika.
Di salah satu sesi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh turut memaparkan berbagai masalah yang dihadapi terkait konektivitas tersebut. Salah satunya adalah penerbangan langsung domestik yang masih terbatas ke Lombok, dengan harga tiket pesawat yang cukup tinggi. Kondisi ini dipersulit dengan belum adanya kepastian penerbangan tambahan.
Di sisi lain, minimnya penerbangan langsung internasional juga jadi sorotan. Termasuk konektivitas laut yang mengharuskan penonton mengeluarkan biaya tambahan jika ingin datang ke Sirkuit Mandalika. Terlebih antrean di Pelabuhan Ferry terbilang cukup lama, dan membutuhkan waktu menyeberang 4-5 jam.
Tantangan lainnya adalah transportasi lokal yang kadang mengalami kenaikan tarif cukup signifikan, bersamaan dengan ketersediaan kendaraan premium/VIP yang terbatas. “Standar kendaraan untuk pariwisata belum memadai,” ungkapnya.
Melihat sederet masalah konektivitas itu, pihaknya menyarankan adanya penambahan penerbangan langsung domestik dan internasional. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung MotoGP tahun ini, termasuk dengan disediakannya tiket dengan harga lebih murah. “Perlu juga siapkan transportasi memadai dari pelabuhan ke sirkuit,” sarannya.
Selain itu, transportasi lokal perlu dibenahi dengan memaksimalkan kendaraan yang ada di wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa. Sedangkan kebutuhan untuk kendaraan premium/VIP bisa dikerjasamakan dengan pengusaha di luar Pulau Lombok, seperti Bali dan Pulau Jawa. Menurutnya, perlu juga diadakan pelatihan bagi SDM pengemudi agar lebih terstandarisasi. (r)
