Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram tidak bisa ikut berpartisipasi untuk merealisasikan program pemerintah pusat yaitu mencetak sawah baru. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kota Mataram cukup kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB.
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, M. Saleh mengatakan maraknya pembangunan di Kota Mataram merupakan hal yang wajar terjadi di wilayah perkotaan. Di mana lahan pertanian yang sangat minim karena investasi yang terus berkembang. “Kota ini butuh ruang untuk dinamika, investasi. Kita membutuhkan sumber daya manusia dan buatan untuk menghidupkan kota ini,” katanya, Jumat (19/7) pagi.
Saleh mengatakan program pencetakan sawah baru ini tidak diwajibkan baru semua daerah. Selain itu tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah jika tidak bisa merealisasikan program tersebut. Karena pemerintah pusat juga melihat kondisi masing-masing wilayah.
“Kalau kita mau cetak sawah dimana. Yang penting sekarang ini bukan ekstensifikasi, tapi intensifikasi. Bagaimana teknologi pertanian yang baik,” katanya. Saleh mengakui, program cetak sawah baru sulit untuk direalisasikan di Mataram.
Ia mengenaskan, meski luas lahan pertanian di Kota Mataram terbatas, hasil produksi pertanian yang harus meningkatkan. Sehingga subsidi pupuk dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan. “Ini dibuktikan dengan produksi padi kita tertinggi di NTB, 8,3 ton per hektar gabah kering panen,” ungkapnya.
Keterbatasan wilayah di Kota Mataram ini sambung Saleh tidak menjadi kendala dalam peningkatan produksi. Karena selain melakukan peningkatan kualitas pertanian, masyarakat di Kota Mataram juga sudah mulai memaksimalkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman, salah satunya cabai. “Kita ini kan saking sulitnya lahan sampai kita mendorong untuk P2L (Program pangan lestari) itu kan,” katanya. (azm)
