Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ratusan massa aksi masyarakat menggedor kantor Bupati Loteng, Rabu (24/7). Massa menerobos dan memaksa masuk hingga gerbang Kantor Bupati Loteng rusak.
Massa menuntut ketegasan Pemda Loteng dalam menentukan lahan di sempadan pantai di beberapa lokasi di Desa Selong Belanak dan Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Loteng. Koordinator massa aksi, Supardi Yusuf mengatakan pihaknya sudah berulang kali melakukan aksi serupa, namun dia pemda dinilai belum menanggapi tuntutan massa.
“Untuk itu, hari ini kita tidak mau ditemui kalau tidak sama Bupati. Kalau tidak ditemui Bupati, kami siap untuk menginap di sini,” ujarnya saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Bupati Loteng.
Ditegaskan pihaknya, beberapa tuntutan yang dilayangkan kepada Pemda Loteng meminta batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang ke daratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka juga menuntut untuk penetapan kawasan tanah terlantar di wilayah Tebuak, Areguling, Pancor, Petule, dan Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut dan wilayah Tomang Omang Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat.
Ketiga, meminta Pemda dan Dewan untuk memberikan surat rekomendasi pembongkaran bangunan yang ada di dalam area sempadan pantai Areguling karena terindikasi menyalahi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Loteng. Keempat, meminta bupati berantas mafia tanah yang ada di sana
Kelima, menuntut untuk mengambil alih jalan perkampungan yang sudah di klaim oleh investor di wilayah Areguling Desa Tumpak. Keenam, meminta untuk menghentikan segala intimidasi dan kesewenang wenangan terhadap masyarakat Tomang Omang desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat yang saat ini telah ditahan di Polda NTB dan Polres Loteng agar segera dikeluarkan dari tahanan karena mereka tidak bersalah dan mereka hanya mempertahankan hak- haknya sebagai warga negara yang baik. Dari semua tuntutan tersebut, massa aksi meminta Bupati Loteng bertindak dan menandatangani tuntutan yang diberikan sebagai bahan untuk diadukan ke DPRD Loteng.
Sementara itu, massa langsung ditemui oleh Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri. Saat berdialog dengan massa, Pathul menyebut terkait dengan tuntutan itu pihaknya perlu melakukan pembahasan bersama dengan DPRD dan masyarakat. “Untuk tuntutan-tuntutan itu, kita perlu duduk bersama dengan DPRD untuk sama-sama membahasnya,” katanya.
Selain itu, dirinya mengaku tidak berani mengambil keputusan sendiri tanpa ada kesepakatan antara Pemda dan Dewan. “Ini perlu diskusikan dengan Dewan,” tandasnya. (fhr)
