Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) berhasil meraih penghargaan pada Universal Health Coverage (UHC) Award 2024. Penghargaan tersebut tentunya didapatkan berkat kegigihan pemda untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warganya lewat pendanaan yang sangat tinggi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemda Lotim berhasil mendapatkan penghargaan kegigihannya untuk mencapai UHC, di mana Lotim menjadi salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Indonesia mengalokasikan dana yang sangat besar untuk memberikan jaminan BPJS Kesehatan terhadap warganya. Hal itu kemudian yang membuat Lotim mendapatkan penghargaan dari Dari Menko PMK RI di TMII Jakarta pada 8 agustus 2024.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lotim, M. Juaini Taofik mengatakan Pemda dan DPRD Lotim yang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp78 miliar pada program pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Jauh meningkat dari tahun sebelumnya, di mana hanya dianggarkan Rp38 miliar. “Anggaran itu tentunya kita alokasikan agar bagaimana masyarakat kita dapat mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis,” jelasnya, Kamis (08/08/2024).
Sementara itu, jumlah masyarakat Lotim yang masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan yakni berada pada angka 99,35 persen atau sekitar 1.403.112 jiwa dari jumlah total penduduk yang mencapai 1.412.321 jiwa. Hanya tersisa 9.200 jiwa yang sedang dalam upaya pendaftaran di BPJS Kesehatan.
Kepesertaan BPJS bagi masyarakat tentunya berasal dari beberapa sumber seperti APBD, APBN, PPU, PBPU, dan APBD. Namun sumber kepesertaan tertinggi di Lotim berasal dari APBD yang menjangkau 957.505 jiwa, kemudian APBN dengan 187.217 jiwa. “Kita terus sasar masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS agar UHC di Lotim dapat mencapai 100 persen,” katanya.
Taofik juga mengakui bahwa tingkat keaktifan BPJS di Lotim masih mengalami perbedaan yang cukup tinggi dengan jumlah kepesertaan yang hampir mencapai 100 persen. Di mana tingkat keaktifan BPJS sendiri masih di angka 76,23 persen. “Mengapa cukup tinggi kesenjangan antara kepesertaan dengan keaktifan, karena masih banyak warga yang identitas kependudukannya invalid,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu, Taofik menuturkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP), Program Pepadu Sakti di RSUD Soedjono. Hal itu dilakukan untuk mempercepat koneksi antara warga yang memiliki BPJS namun belum aktif, sehingga nantinya dapat mendapatkan fasilitas untuk langsung diaktifkan kepesertaannya.
“Intinya jika clear KTP warga maka angka UHC 99,35 persen itu akan sangat bermakna. Semakin cepat semakin baik, mulai minggu depan kami push bersama kades, untuk mencacah warga yang punya KTP tapi BPJS-nya tidak aktif,” pungkasnya. (den)
