Lombok Barat (Inside Lombok) – Banyak persoalan terkait lahan hingga tunggakan pajak di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, berbagai potensi besar yang menjadi kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai bidang yang telah dibangun dan dikembangkan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal.
KPK pun mendatangi lokasi-lokasi lahan Pemda Lobar yang masih bermasalah. Mulai dari lahan yang saat ini menjadi kampus STIE AMM Mataram, LCC di Narmada, lapangan golf di Golong, kemudian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang belum diserahkan developer ke pemda. Selain itu dipantau juga persoalan tender, hingga pokok pikiran (pokir) DPRD.
Tim KPK yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI, Dian Patria mengatakan pihaknya melakukan supervisi membantu pemda untuk memperbaiki tata kelola. Guna memastikan kepatuhan-kepatuhan baik internal pemda dan pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemda. Seperti masalah dengan pelaku usaha, wajib pajak dan lainnya.
“Jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai ada permainan,” tegas Dian, Selasa (13/08/2024). Pihaknya melakukan upaya pendampingan dengan mengingatkan Pemda Lobar agar jangan sampai ada permainan, mulai dari penganggaran dengan Banggar DPRD. Kemudian jangan sampai ada pengadaan barang dan jasa dengan iming-iming diberikan feedback atau suap.
Pihaknya juga mengingatkan jangan sampai ada belanja hibah Bansos tidak sesuai aturan, yang tidak jelas penerimanya, serta tidak ada SK-nya. “Kemudian jangan sampai ada wajib pajak yang tidak ditagih,dan aset dikuasai bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan dan kemandirian ke Pemda untuk berani bersikap,” tegasnya.
Dari hasil pemaparan Pemda Lobar, selama rapat yang digelar pada Selasa pagi hingga siang itu, pihaknya mengidentifikasi beberapa persoalan yang perlu diatensi di Lobar. Diantaranya, terkait persoalan aset yang diduga dikuasai oknum mafia tanah. Selain, itu ada persoalan tunggakan pajak daerah di beberapa Wajib Pajak (WP).
“Kami di tengah-tengah saja ini, kalau nanti ada pasang plang, itu plang Pemda yang dipasang bukan KPK. KPK pendampingan,” terangnya. Dian juga mengakui, ada juga yang menjadi sorotan terkait beberapa proyek mangkrak yang didanai dari DAK. Pihaknya menilai ada puluhan proyek mangkrak yang nilai sangat besar. “Itu ada saya paparkan, itu ada 20 proyek nilainya belasan miliar,” bebernya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekda Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan terkait kedatangan Korsupgah wilayah V KPK ini dalam rangka Rakor dan turun lapangan. “Ini dalam rangka memonitoring semua hal terkait delapan area, dari perencanaan, penganggaran, PBJ, personel, pengelolaan aset, optimalisasi pajak, karena beberapa laporan sudah kami sampaikan,” jelas mantan Kepala BPKAD Lobar ini.
Bahkan, kata dia, pihak KPK ingin mengambil alih beberapa kasus yang terjadi di Lobar jika Pemda kurang optimal dalam penyelesaiannya. Namun yang pasti, KPK diakuinya akan membackup Pemda Lobar dalam segala area. “Semua penanganan akan diambil alih oleh KPK,” pungkasnya. (yud)
