Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB masuk kategori provinsi yang rawan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) November mendatang. Bawaslu NTB pun mengupayakan meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan membentuk relawan online.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip menjelaskan situasi di NTB sampai saat ini masih cukup kondusif. Meski begitu, pihaknya tetap konsen melakukan pemantauan isu di media sosial dan lapangan, agar tidak menimbulkan satu situasi yang bisa mengganggu tahapan sedang berlangsung.
“Tetap kita lakukan sosialisasi, peningkatan kapasitas, membangun jejaring pengawas dengan stakeholder. Nanti kami di Bawaslu akan membentuk relawan online untuk melakukan pemantauan isu-isu yang berkembang di medsos,” ujarnya, Selasa (20/8).
Menurutnya, sekarang ini ada pergeseran dalam pola kampanye dilakukan oleh bakal pasangan calon. Sehingga Bawaslu juga harus beradaptasi dengan perubahan pola kampanye bakal pasangan calon. Pasalnya, jika kampanye secara door to door itu berat, maka mereka akan mengambil model kampanye yang dianggap minim pengeluaran dan itu di media sosial.
“Tentunya tim kampanye pasangan calon pasti mereka akan menyampaikan berita-berita positif. Yang kita khawatirkan ini akan ada upaya saling menyerang secara individual,” terangnya.
Lebih lanjut, seperti beberapa waktu lalu dilakukan pengecekan ada salah bakal calon yang tiba-tiba dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal-hal seperti ini yang harus terus dipantau isu berkembang di lapangan. “Tapi secara prinsip bawaslu dan jajaran sudah siap melakukan tahapan pengawasan penyelenggaraan yang berlangsung,” ucapnya.
NTB masuk delapan besar daerah rawan saat pilkada, tentunya ada banyak aspek yang dinilai. Di mana ada empat indikator dan tentu saja dalam penilaian Bawaslu ada beberapa indikator yang menonjol sehingga NTB masuk kategori rawan tersebut. “Apakah di tempat itu pernah ada PSU, banyak sekali indikator-indikatornya yang menentukan daerah itu (rawan atau tidaknya,red),” demikian. (dpi)
