Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) sindir pemerintah daerah lantaran pelayanan pemkab terhadap tamu undangan saat perayaan apel hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-79 yang digelar di halaman kantor bupati jauh dari kata sempurna. Selain itu, DPRD juga mengaku kecewa dengan kertas undangan yang dikirimkan ke anggota dewan yang hanya terbungkus plastik biasa.
Model undangan itu dinilai berbeda dengan yang diterima oleh pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah daerah. “Pertama, terkait isi dan bentuk undangan. selain isinya yang salah mencantumkan lokasi pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi, kami juga merasa kecewa dengan bentuk undangan yang hanya dibungkus plastik,” kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, Nurul Adha, Kamis (22/8/2024) di Praya.
“Sedangkan para pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah daerah, justru mendapatkan undangan dengan amplop kertas putih, yang secara estetika jauh lebih estetis daripada bungkus plastik,” lanjutnya.
Selain persoalan undangan, Adha menyampaikan bahwa beberapa anggota DPRD mengalami kejadian yang tidak mengenakkan karena disuruh pindah dari posisi depan ke posisi kursi belakang. “Padahal yang mengarahkan untuk duduk di kursi tersebut adalah tim protokoler pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Adha, seharusnya Pemkab Loteng tak melakukan hal seperti itu. Ia menyebut anggota DPRD yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang setara dengan bupati dan wakil bupati.
“Secara personal tidak pernah minta untuk dihormati, tetapi secara kelembagaan, mohon agar makna kesetaraan sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh,” tegasnya.
Politikus PKB ini menyarankan kepada bupati, wakil bupati dan Sekda untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya yang membidangi masalah keprotokolan ini. “Jangan sampai hal yang tidak mengenakkan ini justru menimpa tamu-tamu kita dari luar daerah, yang pada akhirnya akan mencoreng nama baik daerah di mata orang lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ia mengaku tak pernah bermaksud untuk merendahkan atau melayani berbeda dengan pegawai yang lain.
“Yang dibilang Ibu Nurul Adha, Manusia adalah tempat salah dan khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Pathul sebelum menyampaikan pendapat akhir kepada daerah di paripurna tersebut.
Kendati demikian, Pathul pun balik memberikan sentilan kepada jajaran DPRD. Ia mengaku sudah mengirimkan 50 surat sesuai dengan jumlah anggota dewan di Loteng. Hanya saja, ada 10 orang yang hadir. “Dari 50 orang yang kami undang itu pun ada 10 orang yang hadir. Tetapi saya juga bersyukur walaupun hanya itu yang hadir,” pungkasnya. (fhr)
