Mataram (Inside Lombok) – Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pilkada NTB. Keduanya adalah pasangan bakal calon Zulkieflimansyah – Suhaili Fadhil Thohir (Zul – Uhel) dan Sitti Rohmi Djalillah – W Musyafirin (Rohmi – Firin).
Kedatangan masing-masing paslon tersebut diikuti oleh ribuan massa pendukung. Pasangan Zul – Uhel datang lebih dulu mendaftar ke KPU NTB, sekitar pukul 13.30 Wita dari Islamic Center NTB dengan parade bersama ribuan pendukung. Selanjutnya pasangan Rohmi – Firin menyusul sekitar pukul 14.30 wita dengan jalan kaki bersama ribuan massa pendukung juga dari Islamic Center NTB.
Sebelum masuk ke kantor KPU, massa pendukung pasangan bakal calon Zul-Uhel melepas sekitar 100 ekor burung merpati. Pendaftaran pasangan bakal calon Zul-Uhel bertema budaya karena diiringi oleh gendang beleq dan kesenian musik tradisional lainnya.
Usai mendaftar ke KPU, Uhel menyebut program-program sebelumnya yang diusung Zul akan dilanjutkan kembali, terutama program beasiswa. Bahkan jika terpilih kembali untuk memimpin Provinsi NTB pada pilkada ini, pasangan Zul – Uhel akan meningkatkan jumlah beasiswa yang diberikan bagi anak-anak muda di NTB. “Jadi program ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Uhel pun menyatakan mendukung program ini karena sudah ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dukungannya terhadap program tersebut dengan menambah jumlah penerima beasiswa baik dalam maupun luar negeri.
Pada kepemimpinan sebelumnya, ada sekitar seribu orang mahasiswa yang menerima manfaat program beasiswa. Karena itu, jika Zul – Uhel terpilih program ini akan ditingkatkan 10 kali lipat. “Tidak hanya seribu, tekadnya tapi 10 ribu. Semoga Allah meridhai segala asa dan harapan,” katanya.
Terpisah, usai mendaftar di KPU Rohmi menyatakan jika terpilih menjadi Gubernur NTB maka dirinya bersama Firin akan ketat terhadap proyek-proyek yang bisa merusak lingkungan. “Tidak ada proyek pembangunan yang jalan tanpa (proses) jelas, merusak lingkungan atau tidak,” tegasnya.
Jika ada masalah lingkungan yang ditimbulkan dari proyek yang masuk maka harus dipastikan bisa diatasi dalam waktu yang singkat. “Jadi harus bisa diatasi dalam short time, bukan long time,” katanya. (azm)
