Lombok Tengah (Inside Lombok) – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Akri meminta pemerintah segera menuntaskan pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Tengah bagian utara.
“Dana gempa di Lombok Tengah yang parkir atau tersimpan sebanyak Rp160 miliar lebih, sampai sekarang belum juga didistribusikan. Sementara korban gempa yang belum tertangani sekitar 12 ribuan lebih,” katanya di Mataram, Minggu.
Berdasarkan hasil kunjungan ke daerah pemilihannya, Akri menjelaskan bahwa menurut data per Agustus 2018 yang masuk ke Dinas Perumahan dan Permukiman ada 2.373 rumah warga yang kena dampak gempa di Desa Selebung Batukliang Utara, namun yang sudah tertangani baru sekitar 700 rumah, termasuk 200 rumah kategori rusak berat.
“Jadi menurut kami, pemerintah harus segera menuntaskan data yang sudah di validasi, mohon untuk segera di prioritaskan, tentu dengan melibatkan birokrasi yang ada, mulai dari tingkat dusun dan desa,” kata Sekretaris DPW PPP NTB itu.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu menduga ada pengendapan dana dan upaya untuk mengulur waktu agar mendapat keuntungan dari bunga bank terkait pembangunan rumah tahan gempa bagi korban gempa.
“BPBD harus segera menyelesaikan persoalan RTG tersebut, khususnya di Lombok Tengah,” katanya.
Dia juga menyoroti pembangunan rumah tahan gempa yang tidak dilengkapi dengan fasilitas MCK.
“Non-sense (tidak masuk akal) ya, program zero waste (nol sampah) bisa berjalan kalau tidak dibarengi dengan pembenahan lingkungan daerah terkena dampak gempa, apalagi ini menyangkut MCK dan kesehatan masyarakat,” katanya. (Ant)
