Lombok Barat (Inside Lombok) – Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham sebut masih perlu mengkaji terkait kemungkinan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas khusus yang akan membidangi perlindungan perempuan dan anak (PPA). Mengingat penanganan persoalan mengenai perempuan dan anak di kabupaten tersebut saat ini masih menjadi satu di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
“Itu (pembentukan OPD PPA) nanti tergantung kajian dan analisa kita,” ujar Ilham belum lama ini. Dikatakan, pihaknya belum mengarah pada pembentukan OPD PPA. Namun pihaknya berupaya memaksimalkan penanganan mengenai perempuan dan anak di bawah leading sektor DP2KBP3A.
Menurutnya, pembentukan OPD baru itu tergantung dari kajian dan analisis secara komprehensif, bahkan membutuhkan perda. Kendati pihaknya tak menampik bahwa PPA itu juga dinilai sangat urgen bagi daerah. Namun persoalan apakah dengan pembentukan OPD tersendiri atau penanganannya cukup di OPD yang sudah ada, itu masih perlu evaluasi.
Lebih lanjut dikatakan, penanganan kasus kekerasan itu tidak bisa dilakukan pemda sendirian. Namun perlu secara simultan oleh seluruh elemen terkait lainnya. Karena itu pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan unsur FKSPP, MUI, dan unsur terkait lainnya.
Mereka membahas bagaimana mencegah dan menghindari kekerasan terhadap anak baik fisik serta mental. Sehingga dia mengatakan bahwa Pemda Lobar tidak hanya diam menyikapi adanya beberapa kasus yang terjadi. Selain itu, DP2KBP3A juga sudah bergerak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah.
Diakuinya, persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah memang begitu kompleks. “Ini kita selesaikan satu per satu, butuh kebersamaan dan tanggungjawab bersama,” pungkasnya. (yud)
