Mataram (Inside Lombok) – Bawaslu Provinsi NTB menggandeng media dalam menyebarluaskan pemberitaan positif di pilkada 2024 ini. Kegiatan yang digelar juga untuk mewujudkan Pilkada bersih dari hoaks, ujaran kebencian ataupun kampanye hitam.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratif mengatakan pada pilkada ini pengawasan yang dilakukan juga melalui media. Sehingga keterlibatan media dianggap bisa menyebarluaskan pesan pengawasan kepada masyarakat.
“Media ini jadi mitra Bawaslu dalam membangun atau menyebarluaskan informasi positif kepada masyarakat,” katanya pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Mataram Selasa (1/10) sore.
Ia mengatakan, untuk memperkuat kerjasama Bawaslu NTB dengan media dilakukan penandatangan MoU. Bawaslu NTB menandatangani kerja sama dengan persatuan wartawan Indonesia (PWI) NTB dan forum wartawan parlemen. “Kita bersepakat bahwa ada MoU dengan PWI untuk mempertegas bahwa Bawaslu dan Jurnalis ini memiliki kepentingan yang sama untuk menyebarluaskan informasi positif,” ungkapnya.
Bawaslu Provinsi NTB masih memberikan atensi yang besar terhadap banyaknya berita bohong atau hoaks ketika pilkada. Banyaknya berita bohong bisa mengganggu kondusifitas daerah. “Ini demi terlaksananya kondusifitas di daerah kita,” katanya.
Dengan antisipasi yang dilakukan maka diharapkan terlaksananya Pilkada 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara terkait dengan netralitas para jurnalis, Itratif menegaskan hal tersebut sudah jelas dalam aturan. Meski Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memastikan hal tersebut, namun wartawan itu harus netral. “Wartawan itu kode etiknya netral. Itu pernyataan ketua PWI bukan pernyataan ketua Bawaslu,” tegasnya. (azm)
