Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB mulai mempersiapkan diri untuk mengawal program 100 hari presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program yang menjadi perhatian yaitu makan siang bergizi gratis.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan berbagai persiapan yang dilakukan mulai dari data hingga alokasi anggaran. Karena salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah daerah pemberian makan siang bergizi gratis. “Saya perintahkan OPD terkait untuk mencari informasi yang berkaitan dengan program-program tersebut di tingkat nasional,” katanya.
Ia mengatakan, koordinasi terkait program-program tersebut untuk mengetahui secara pasti apakah nanti akan didukung melalui APBN atau hanya alokasi anggaran dari darah. “Apakah ada APBN yang akan dikucurkan ke kita ataukah dukungan dari daerah dan lain sebagainya,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk program makan siang bergizi gratis.
Jumlah PAD pada APBD NTB sebesar 43 persen. Dari besaran ini akan dialokasikan sebesar 2,5 persen untuk pemberian program makan siang bergizi gratis atau sebesar Rp62 miliar per tahun. Sedangkan untuk daerah yang PAD diatas 45 persen maka diminta untuk mengalokasikan sebesar 3,2 persen.
“Sudah ada Vicon (video conference) kebutuhan anggaran sekian dan diharapkan ada cost sharing dengan pemerintah daerah berdasarkan besaran PAD. Untuk yang lemah ini apa yang bisa kita lakukan. Tapi detailnya disebutkan setelah terbentuknya Badan Gizi Nasional,” kata Gita.
Sebanyak tujuh program 100 hari pertama presiden dan wakil presiden terpilih. Misalnya, makan siang bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dengan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp3,1 triliun.
Selain itu, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan kebutuhan anggaran Rp1,8 triliun. Renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi membutuhkan anggaran Rp2 triliun, dan lumbung pasangan nasional, daerah dan desa Rp15 triliun. “OPD saya perintahkan yang punya tupoksi langsung dan tidak langsung hubungan tugas dengan tujuh program pokok itu,” ungkapnya.
Gita juga mengatakan dengan adanya program tersebut APBD 2025 akan ditinjau kembali untuk dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Sekarang teman-teman BPKAD sedang berkoordinasi,” kata Gita.
Untuk diketahui, pelantikan presiden terpilih rencana dilakukan pada 20 Oktober mendatang. Persiapan mendukung 100 hari program presiden terpilih tersebut akan terus diupdate setiap pekannya. (azm)
