Lombok Utara (Inside Lombok) – Perusahaan yang menyalurkan air bersih untuk Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) yakni PT Tiara Citra Nirwana (TCN) telah dicabut izinnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini dikhawatirkan membuat distribusi air macet, jika persoalannya tak kunjung selesai.
Kendati demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus berupaya mencarikan solusi, agar distribusi air ke masyarakat tetap tersalurkan. Mengingat kebutuhan air merupakan kebutuhan yang penting. “Hasil rapat kesimpulannya hanya satu, kita bersurat ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Surat itu tidak hanya dikirim langsung kita kawal,” ujar Asisten II Setda KLU, Hermanto usai gelar rapat, Kamis (10/10).
Persoalan air ini kembali menjadi atensi, lantaran sebelumnya sempat dilakukan penyegelan atau penutupan aktivitas pengeboran bawah laut yang dilakukan oleh PT TCN di wilayah Gili Trawangan. Penyegelan ini dilakukan lantaran tidak adanya izin dari perusahaan tersebut. Namun, tak lama persoalan tersebut bisa diatasi dan distribusi air kembali tersalurkan.
Namun kembali mencuat lagi, karena izin PT TNC telah dicabut. Hal tersebut jadi atensi Pemkab Lombok Utara dan Pemprov NTB, bahkan pada 8-9 Oktober 2024 melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik untuk persoalan air ini. “Ya itu solusinya (bersurat, Red), Senin sudah harus dikawal. Dan hari Senin akan ada Ditjen KKP berkunjung ke NTB dan kita manfaatkan kesempatan itu untuk bertemu,” terangnya.
Meski demikian, penyaluran air bersih ke Gili Trawangan sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan berhentinya distribusi air bersih di Gili Trawangan. “Iya sementara, (tidak perlu khawatir,red),” ucapnya.
Ditambahkan, Asisten II Setda NTB, Fathul Gani mengatakan, agar persoalan ini bisa cepat teratasi. Mengingat air menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat di Gili Trawangan. “Kemaslahatan masyarakat harus menjadi pertimbangan. Pokoknya kepentingan masyarakat harus diutamakan dulu,” ujarnya. (dpi)
