Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pengelola sampah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih jadi pekerjaan rumah, bahkan pada perayaan hari jadi Loteng ke-79 di 2024 ini. Pasalnya, sampah berserakan di pinggir jalan, bahkan di sudut-sudut kota Praya, menjadi permasalahan yang serius.
Kepala Dinas lingkungan Hidup Loteng, Lalu Sakrin Junaidi mengatakan pengangkutan sampah ini memang sudah dilaksanakan setiap hari. Namun pihaknya mengaku masih membutuhkan dukungan dari para camat, kepala desa dan lurah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami masih butuh bantuan pengawasan dari para camat dan lurah,” ujarnya.
Sementara, ini cukup banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan bahkan tertera larangan untuk tidak membuang sampah sekalipun, misalnya sampah berserakan tidak jauh dari fasilitas umum RSUD Praya Loteng.
“Kita memang kemarin fokus pada event MotoGP. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan angkut setelah itu kami butuh backup dari semua pihak supaya tidak lagi warga membuang sampah sembarang,” kata dia.
Kendati, dukungan operasional armada diklaim masih cukup untuk mengangkut sampah dari kota Praya ke tempat pembuangan akhir (TPA) Pengengat dan permintaan dari masyarakat. “Kalau armada bergerak ke wilayah lain tergantung permintaan saja, selebihnya kita serahkan ke pihak Desa, kalau armada ada sekitar 20 unit,” katanya.
Supaya masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat, pihaknya meminta untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah agar bisa dibuang ke TPS, seperti yang ada di Desa Semparu. “Tujuannya untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA Pengengat itu,” imbuhnya.
Dijelaskan, produksi sampah di Loteng semakin hari semakin bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi. Jika di 2023 jumlahnya bisa mencapai 60 ton per hari, sekarang bisa tembus 80 ton per hari. “Jumlah itu yang masuk ke TPA. Kita terus melakukan seoptimal mungkin dengan keterbatasan anggaran,” katanya.
Dikatakan, anggaran yang tersedia untuk pengelolaan sampah dirasa masih minim itu pun cukup untuk operasional dan gaji petugas kebersihan. Namun pihaknya enggan untuk menyebut besaran anggaran yang disediakan. “Kalau jumlah petugas kita yang masih honorer itu sekitar 200 orang itu gajinya di bawah satu jutaan,” tandasnya. (fhr)