Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan dewan di DPRD Lombok Barat (Lobar) soroti pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham yang beberapa waktu lalu melarang kepala OPD melakukan perjalanan dinas hingga pembahasan APBD tuntas sampai akhir November mendatang. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini pihak pemda justru memboyong beberapa kepala OPD hingga direktur dua rumah sakit daerah di Lobar ke Jakarta.
Tampak di beberapa foto, kepala OPD lingkup Pemda Lobar hadir di Jakarta mendampingi Pj Bupati evaluasi kinerja di Kemendagri. Hal ini pun justru menghambat pembahasan rancangan KUA-PPAS di beberapa komisi di DPRD, lantaran kepala OPD banyak yang tidak hadir dan hanya mengirim perwakilan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun media, puluhan kepala OPD maupun pejabat lainnya yang ikut mendampingi Pj Bupati untuk evaluasi di Kemendagri antara lain Pj Sekda, Fauzan Husniadi, Asisten II Najamudin, Kadistan Damayanti Widyaningrum, Kepala Inspektorat Hademan, Kepala Kesbangpol Mahnan, Kadisperindag Maksum, Kadis Dikbud Maad Adnan, Kepala Bappeda Akhmad Saikhu, Kadikes Arief Suryawirawan, Kadis DLH Hermansyah, Direktur RSUD Tripat dr Suryadi dan Dirut RSAM Narmada dr Erick Gunawan.
Kemudian, tampak juga dalam beberapa foto ada Kepala DPMPTSP Hery Ramadhan, Kepala Bapenda M. Adnan, Kadis PU-TR Lalu Winengan, Kepala BKDPSDM Jamaludin. Beberapa yang ikut serta pejabat eselon III, seperti Wadir Pelayanan RSUD Tripat Erny Zuhara, Sektretaris DP2KBP3A Atmayadi, Irban Inspektorat, Kabag Ortal Subardi dan beberapa staf bagian Protokol Pimpinan lainnya.
Sebelumnya beberapa OPD terkait seperti Kadikes, Dirut RSUD Tripat, Dirut RSAM, Kadis DP2KBP3A, Dikbud, Kadisnaker diundang oleh komisi IV DPRD untuk membahas KUA-PPAS APBD murni. Namun mereka tidak hadir dan mengutus perwakilan sehingga hal ini membuat DPRD geram. Utusan kepala OPD ini pun diminta pulang saat dapat KUA-PPAS tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali pun mempertanyakan urgensi banyaknya kepala OPD yang diboyong mendampinginya evaluasi kinerja di Kemendagri itu. “Tetap kita pertanyakan betul itu (banyak OPD ke luar daerah),” ketus Muhali saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/10/2024).
Pihaknya pun menyesalkan pihak Pemda Lobar yang ramai-ramai berangkat perjalanan dinas di tengah pembahasan KUA-PPAS yang dikebut agar pembahasan APBD 2025 bisa tuntas tepat waktu itu. “Tetapi belum tahu alasan urgen itu seperti apa. Kita belum ada konfirmasi yang jelas, baik itu dari Pj Bupati maupun kepala dinas yang tidak hadir saat pembahasan KUA-PPAS,” jelasnya.
Nantinya OPD yang tidak hadir ini akan kembali diundang dan harus hadir dalam rapat Banggar. Sehingga pihak legislatif mengingatkan agar mereka tak boleh berwakil. Karena kata dia, ada beberapa hal yang harus dibahas bersama dengan kepala OPD sebagai pengambil kebijakan di OPD nya masing-masing. Terlebih, dari plafon yang ada, anggarannya sangat besar. Apalagi, anggaran yang akan digunakan ini merupakan titipan rakyat melalui OPD terkait. “Ini yang harus dibahas bersama, tidak boleh dong kepala OPD tidak hadir, yang hadir wakilnya yang tidak bisa mengambil keputusan. Gak bisa, karena ini juga kita membahas anggaran untuk daerah Lobar,” tegasnya.
Sehingga Komisi IV pun tidak bisa menerima perwakilan dari kepala OPD. Lantaran, DPRD tidak akan bisa mengesahkan barang yang belum jelas dan dibahas bersama. Sebab tidak bisa juga menurutnya kalau sekedar anggaran besar yang dialokasikan ke program tertentu, tanpa diketahui dan diawasi DPRD. Muhali mengatakan bahwa hal ini butuh komitmen bersama.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Pj Sekda Fauzan Husniadi menyebut bahwa untuk evaluasi Pj Bupati itu tidak boleh boleh berwakil. “Sesuai dengan daftar urusan dan langsung dikonfirmasi kepada kepala OPD yang bersangkutan oleh tim asesor dari Itjen Kemendagri,” pungkasnya. (yud)
