Lombok Barat (Inside Lombok) – Besarnya biaya hidup selama berobat ke Bali masih menjadi keluhan masyarakat Lombok Barat (Lombok Barat). Karenanya, Pemda Lobar melalui Dinas Kesehatan (Dikes) berupaya mengusulkan tanggungan biaya akomodasi bagi warga Lobar yang berobat ke Pulau Dewata itu.
Kadis Dikes Lobar, Arief mengaku pihaknya tengah mencoba mencarikan solusi agar pemda bisa menanggung biaya hidup bagi penunggu pasien selama di Bali. Kendati saat ini sudah ada rumah singgah bagi warga Lobar yang berobat ke Bali.
“Kita sudah usulkan kepada teman-teman Komisi IV DPRD agar masyarakat Lobar tidak khawatir ketika dirujuk ke Bali. Biaya transport dan makan selama di Bali ayo kita (pemda) tanggung. Mungkin melalui bansos pemda atau bagaimana,” terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Pihaknya ingin agar proses pengobatan warga Lobar di Bali bisa berjalan lancar dan tak terkendala masalah biaya hidup. Namun diakuinya Pemda akan melihat juga kemampuan ekonomi pasien yang berobat, untuk dapat mengetahui kebutuhan bantuan biaya akomodasi yang akan diberikan. “Biar tidak tanggung kita bantu,” ucapnya.
Arief mengatakan program Universal Health Coverage (UHC) yang dijalankan Pemda Lobar sudah bisa dipergunakan juga di Rumah Sakit Sanglah Bali. Program itu diakuinya sudah begitu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Lobar. Bahkan untuk keberlanjutan program ini Pemda berencana mengusulkan Kembali tambahan anggaran untuk kepesertaan baru.
“Program UHC ini bisa dipergunakan di sana karena dianggap pasien BPJS. Cuma masyarakat belum mau kesana (Bali) karena masalah transportasi dan biaya makam di sana,” bebernya.
Sejauh ini kepesertaan UHC di Lobar sudah mencapai sekitar 99,5 persen. Tersebar dari pembiayaan kepesertaan BPJS Mandiri, Program Bantuan sosial Pemerintah Pusat dan Bantuan sosial pemerintah daerah. Anggaran sekitar Rp 45 miliar sudah digelontorkan pemda untuk mengakomodir 15 persen kepesertaan UHC, atau 105 ribu warga Lobar.
Demi mengefisiensikan anggaran yang sudah dipergunakan pihaknya juga sedang melakukan update data kepesertaan. Sebab Arief tak membantah ada sejumlah kepesertaan yang harusnya sudah tidak ditanggung oleh bantuan pemerintah daerah. Termasuk data masyarakat yang sudah meninggal. “Kita sedang mengupdate data yang ada di puskesmas, kita mengundang operator desa masing-masing puskesmas untuk mengentri data,” jelasnya.
Sebab ditahun depan kemungkinan akan ada penambahan anggaran untuk UHC itu. Namun demi mengefisiensikan anggaran itu tepat sasaran pihaknya mengupdate data kepesertaan. Pihaknya juga sedang berdiskusi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk hal itu. “Karena niat program ini baik, tapi di kemudian hari anggaran daerah justru kolaps (bangkrut),” pungkasnya. (yud)
