30.5 C
Mataram
Selasa, 5 November 2024
BerandaMataramMasuk APBD 2025, Gaji Kaling di Mataram Naik Mulai Tahun Depan

Masuk APBD 2025, Gaji Kaling di Mataram Naik Mulai Tahun Depan

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan merealisasikan kenaikan gaji kepala lingkungan (kaling) di 2025 mendatang. Saat ini, Pemkot Mataram sedang mempersiapkan alokasi anggaran untuk dituangkan di APBD 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan mulai tahun depan gaji kaling se-Kota Mataram akan dinaikkan menjadi Rp1,5 juta per bulan. Di mana sebelumnya yaitu sebesar Rp1,2 juta per bulan. “Iya sekarang kita sedang persiapan pembahasan rancangan APBD tahun 2025. Di sana termasuk untuk kenaikan gaji kaling,” katanya.

Selain itu, Pemkot Mataram juga akan membekali kaling dengan dana operasional. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram sudah melakukan kajian untuk menggelontorkan dana operasional kaling Rp20 juta per tahun. “Estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp6,5 miliar untuk 300-an lingkungan itu,” katanya.

Dijelaskan Alwan, mulai tahun depan kaling se-Kota Mataram juga akan mendapatkan dana operasional tersebut. Namun dana operasional yang akan diberikan sudah ada peruntukkan yang jelas. “Sudah ada jelas peruntukannya. Seperti untuk rapat di lingkungan,” katanya.

- Advertisement -

Menurutnya, tugas Kaling cukup banyak seperti pendataan yang cukup banyak macamnya. Sebagai garda terdepan perwakilan pemerintah di tingkat lingkungan. Kaling banyak melakukan pendataan yang hasilnya akan digunakan oleh pemerintah.

“Sekarang kan banyak kegiatan pendataan di lingkungan. Itu nanti pendataannya melalui musling (musyawarah lingkungan). Misalnya data jumlah warga miskin, terus data jumlah pengangguran. Kan itu datanya semua pondasinya dari lingkungan,” ujarnya.

Dengan data tersebut, pemerintah akan mudah mengambil kebijakan baru yang diperlukan. Tujuannya agar seluruhnya bisa tertangani dengan baik. Sementara untuk pencairan dana operasional lingkungan. Nantinya akan dicairkan di kelurahan. “Ujungnya nanti data itu kan kita bisa mengambil kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan,” katanya. (azm)

- Advertisement -

Berita Populer