Mataram (Inside Lombok) – NTB melalui Perum Bulog NTB rencananya akan mengimpor beras sebanyak 15 ribu ton. Namun beras ini dipastikan bukan untuk dipasarkan secara umum, melainkan untuk bantuan pangan (bapang) maupun beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), pengendalian inflasi.
Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Bulog NTB, Sri Muniati mengatakan pihaknya mengikuti apa yang menjadi arahan direksi Bulog, sekaligus mengikuti atau mendengarkan berbagai pertimbangan dari pemerintah provinsi NTB terkait dengan impor beras ini. Pada dasarnya Pemprov NTB tentu tidak melakukan impor secara besar-besaran, jika sesuai kebutuhan tertentu. Terutama untuk penguatan stok.
“Dalam hal penyalurannya beras ini (impor, Red) tidak beredar untuk keperluan pasaran umum, tetapi terbatas. Misalnya untuk kebutuhan bantuan pangan, SPHP, jadi tidak akan mempengaruhi harga secara ekstrem,” tegasnya, Jumat (8/11).
Disambung Sri, kecuali untuk pengendalian inflasi, maka akan mempengaruhi harga pasar. Sebagaimana diketahui beras masih menjadi andil inflasi di wilayah NTB, hal itu masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Tentu dalam pengendalian inflasi digunakan stok pemerintah yang ada.
“Tetapi kita tidak bisa membiarkan stok yang ada di bulog itu istilahnya pas-pasan. Kita juga harus memikirkan ada cadangan. Setelah di salurkan ada cadangan yang cukup. Sehingga kita siap sewaktu waktu melakukan operasi pengendalian harga,” terangnya.
Jika stoknya tidak cukup dan Bulog tidak bisa menyakinkan pemerintah daerah bahwa stok yang di Bulog itu cukup, maka yang dikhawatirkan pasar akan memberikan respon negatif. Hal ini yang harus digaris bawahi. Dalam hal ini upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dan pengendalian inflasi dengan memasok beras impor, tidak hanya dilakukan di NTB. Akan tetapi juga dialami oleh daerah-daerah yang surplus produksi pangan seperti jawa timur.
“Kami sangat hati-hati sekali dalam menyalurkan beras ini, tentu yang menjadi prioritas adalah serapan dalam negeri dan stok luar negeri itu digunakan untuk bantuan pemerintah,” jelasnya.
Meski demikian, rencana pasokan beras impor untuk NTB yang di agendakan pada November ini belum jelas. Pihak Bulog NTB belum menerima dokumen resmi dari pemerintah pusat. “Sampai di bulan November ini belum ada. Direksi tentunya masih melakukan mapping kepada wilayah wilayah yang betul kondisinya menjadi skala prioritas untuk memasukkan impor (beras),” tandasnya. (dpi)
