Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengumpulkan fasilitator guna mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi tahun 2018.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Jumat mengatakan para fasilitator akan dikumpulkan dalam sebuah rapat koordinasi pada Sabtu (26/10), karena persoalan yang dihadapi saat ini adalah keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban.
“Besok semua fasilitator kita kumpulkan untuk percepatan progres penyelesaian laporan pertanggungjawaban agar dapat tuntas tepat waktu pada 25 Desember 2019,” katanya.
Kegiatan tersebut, katanya, akan dibandu langsung oleh tim rehabilitasi dan rekonstruksi pascagema Kota Mataram, serta menghadirkan dua orang nara sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Upaya tersebut dilakukan, karena melihat realisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah korban gempa bumi, hingga saat ini baru mencapai 56 persen, padahal pengerjaan fisik sudah mencapai 85 persen.
“Karena itulah, pertemuan ini kita harapkan bisa memberikan semangat baru bagi para fasilitator untuk mempercepat kerja dari berbagai sisi,” katanya.
Di samping itu, rapat koordinasi dengan para fasilitator itu juga akan dimanfaatkan untuk mendengar masukan dan kendala yang dihadapai oleh fasilitator agar dapat dicairkan solusi bersama.
“Itulah juga maksud kita menghadirkan perwakilan dari BPKP supaya bisa memberikan bimbingan dan tenis percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban,” katanya.
Pasalnya, dalam rakor sebelumnya para fasilitator meminta dukungan semua pihak termasuk organisasi perangkat daera (OPD) teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas PUPR.
Berdasarkan laporan terakhir dari koordinator fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Kota Mataram, tambahnya, rumah kategori rusak berat tercatat sebanyak 1.437 kepala keluarga (KK), dengan 114 kelompok masyarakat (Pokmas).
Dari 1.437 KK tersebut yang memilih pembangunan rumah tahan gempa (RTG) jenis Risha (rumah instan sederhana sehat) sebanyak 589 KK dengan 51 pokmas. Dari jumlah itu, tercatat 433 KK atau 35 pokmas telah dinyatakan selesai 100 persen.
“Sedangkan 155 KK atau 16 pokmas, masih sedang berproses yakni dengan pemasangan atap dan lain-lain,” katanya.
Sementara dari 1.437 KK yang rusak berat, warga yang memilih rumah tahan gempa jenis rumah konvensional (Riko) sebanyak 758 KK dengan 63 pokmas.
“Dari jumlah itu, 716 KK atau 54 pokmas sudah rampung 100 persen. Sisanya 42 KK atau 5 pokmas sedang berproses,” katanya. (Ant)
