Mataram (Inside Lombok) – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) menyalurkan bantuan sebesar Rp1,2 triliun kepada Penerima Manfaat (PM) di Provinsi NTB. Bantuan sosial yang diberikan tidak saja dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) melainkan juga makan siang gratis untuk lanjut usia.
Dalam kunjungannya ke Provinsi NTB, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengunjungi sejumlah lokasi seperti rumah sakit harapan keluarga untuk melihat operasi katarak. Karena sejak tahun 2022, Kemensos telah memberikan bantuan operasi katarak gratis kepada 2.496 lansia di Provinsi NTB. Dengan rincian tahun 2024 mencapai 1.437 Pasien, tahun 2023 mencapai 660 Pasien, dan tahun 2022 mencapai 399 pasien;
Ia mengatakan beberapa program unggulan Kemensos dalam membantu masyarakat NTB adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah. Pada tahun 2024, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total nilai mencapai Rp1,24 triliun.
Bantuan tersebut mencakup berbagai program, antara lain makanan gratis untuk lansia tunggal kepada 2.766 penerima manfaat dengan nilai Rp22,41 miliar. Selain itu makanan untuk disabilitas kepada 2.814 penerima manfaat sebesar Rp16,88 miliar, bantuan untuk 14.848 anak yatim piatu senilai Rp32,61 miliar dan bantuan bagi 444 kelompok rentan sebesar Rp2,41 miliar.
Selain itu, bantuan ATENSI di Sentra Paramita kepada 3.007 penerima manfaat senilai Rp6,69 miliar, bantuan operasi katarak kepada 1.437 penerima manfaat sebesar Rp2,51 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 329.370 KPM senilai Rp803,63 miliar, serta Program BPNT/Sembako bagi 443.643 KPM sebesar Rp354,13 miliar.
Beberapa bantuan yang diberikan yaitu bantuan pemenuhan Kehidupan Layak (Nutrisi, Sembako, Hygiene Kit dan Peralatan Ibadah) termasuk alat bantu disabilitas kepada 87 penerima manfaat. Bantuan perlengkapan sekolah kepada 48 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), dan bantuan kepada lima Anak Yatim yang ada di Sentra tersebut.
Saifullah juga menjelaskan terkait 12 program sasaran Kemensos yang menyasar anak terlantar, korban kekerasan, komunitas adat terpencil, penyandang disabilitas, lansia, keluarga atau masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mantan narapidana, korban NAPZA/HIV AIDS, kelompok bermasalah sosial, perempuan rawan ekonomi atau tuna susila, dan fakir miskin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan kondisi fiskal daerah tidak akan mampu menutupi atau membantu kaum rentan. Karena jumlah masyarakat yang membutuhkannya di NTB cukup tinggi. “Kalau kemampuan keuangan daerah tentu tidak cukup untuk membiayai selaku permasalahan itu (kaum rentan, Red) sehingga tadi disebutkan dana Rp1,2 triliun untuk membantu permasalahan sosial yang masyarakat NTB hadapi,” ujarnya.
NTB sambungnya memiliki banyak sekali permasalah sosial, termasuk dengan kondisi NTB yang termasuk daerah rawan bencana. Hal ini mengakibatkan daerah yang dikenal dengan Bumi Gora ini membutuhkan uluran bantuan setiap tahunnya. (azm)
