Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram menargetkan bisa menurunkan angka stunting menjadi 5 persen pada akhir tahun ini. Namun target tersebut belum mampu dicapai dan angka stunting masih sebesar 7,6 persen.
Ketua TP PKK Kota Mataram, Kinnastri Roliskana mengatakan target ini menjadi bagian pembahasan dari refleksi akhir 2024. Karena TP PKK memiliki peran yang cukup besar terhadap penurunan angka stunting di Kota Mataram.
“Terlihat nyata sekali penurunan angka stunting drai tahun ke tahun. Harapan kita Desember 5 Persen tapi karena kemarin ter pause dua bulan kita bisa bergerak itu sangat mempengaruhi. Kita target bersama Dinas Kesehatan itu diakhir ini 5 persen ternyata belum bisa tercapai masih 7,6 persen,” katanya.
Pada saat cuti kampanye dua bulan lalu, disebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap penanganan stunting di Kota Mataram. “Pilkada dan kampanye itu sangat mempengaruhi geliat di tengah masyarakat,” katanya.
Tidak tercapainya target 5 persen pada akhir tahun ini, Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Kesehatan dan TP PKK menargetkan angka tersebut bisa tercapai pada triwulan pertama tahun 2025. “Kami optimis sudah banyak kerja inovatif dan kolaboratif yang sudah kami lakukan,” katanya.
Dalam upaya penurunan angka stunting ini, berbagai program sudah dilakukan Pemkot Mataram. Program tersebut dianggap memiliki dampak yang cukup efektif dalam penurunan angka stunting. “Program yang direalisasikan itu seperti orang tua asuh dan ini sangat efektif,” kata Kikin sapaan akrabnya.
Program orang tua asuh yang direalisasikan dalam penurunan angka stunting katanya dengan melibatkan pihak ketiga. Misalnya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP), perbankan dan pihak ketiga lainnya.
“CSR perusahaan sangat membantu sekali. Karena kalau mengandalkan dana dari pemerintah itu tidak bisa terus menerus ada batasannya. Tapi dengan bantuan dari pihak ketiga itu luar biasa,” katanya.
Dalam penanganan stunting ini, Kikin menyebut kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil serta anggaran yang diberikan. “Tapi kami yakin OPD siap membantu dan gerak bersama mengatasi hal-hal tersebut. Jumlah kader posyandu 2.700 orang,” katanya. (azm)
