Lombok Timur (Inside Lombok) – Ratusan pegawai honorer daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (8/1/25). Mereka menuntut keadilan terkait proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Aksi massa tersebut dipicu oleh kekecewaan para honorer Satpol PP yang merasa tidak diprioritaskan dalam seleksi PPPK, padahal mereka telah mengabdi puluhan tahun. Banyak dari mereka yang terkejut karena sebagian besar peserta yang lulus adalah honorer dari luar instansi Satpol PP.
Koordinator Forum Komunikasi Bantuan Satpol PP Nusantara (FKBPPN) Lotim, Aswani menegaskan rasa ketidakadilan dirasakan oleh para honorer. Pihaknya mencatat ada ratusan orang peserta seleksi PPPK dari luar Satpol PP Lotim, sementara ada 12 anggota Satpol PP Lotim lainnya yang sudah puluhan tahun mengabdi justru tidak lulus seleksi.
“Kami yang selama ini mengawal dan menegakkan Perda, tapi balasannya hanya janji-janji,” tegasnya. Aswani juga menuntut agar seleksi PPPK diadakan secara khusus untuk honorer Satpol PP, tanpa melibatkan honorer dari instansi lain.
Wakil Ketua I DPRD Lotim, Waes Alqarni yang menerima massa aksi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia memastikan bahwa hasil hearing tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Lotim dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekda Lotim, Hasni menjelaskan bahwa seleksi PPPK yang dilakukan mengikuti aturan pemerintah pusat yang bersifat terbuka. Artinya, honorer dari berbagai instansi diperbolehkan untuk mendaftar di OPD manapun, termasuk Satpol PP.
“Karena ini bersifat terbuka, kami tidak bisa melarang, apalagi pendaftaran dilakukan secara online,” kata Hasni. Pihaknya pun mengaku sudah berusaha mengusulkan kebijakan agar hanya honorer yang bekerja di instansi tertentu yang bisa mendaftar di instansi tersebut. Namun kebijakan ini tidak diakomodasi oleh pemerintah pusat. (den)
