Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) Dinas Dikbud NTB 2024 masih berjalan baik, meski saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mengusut dugaan pungli pada proyek yang berjalan di instansi pemerintah itu.
“Semuanya, sudah berjalan dengan baik,” ungkap Gita, Selasa (14/01). Sementara itu, DPRD NTB menyatakan akan menggunakan hak interpelasi soal kasus dugaan pungli DAK Dinas Dikbud NTB 2024.
Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR dan DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau kepala daerah terkait kebijakan yang penting dan strategis. Hak ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Hak interpelasi DPRD dapat diajukan untuk meminta keterangan kepada kepala daerah terkait kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis. Hak interpelasi DPRD dinyatakan sah jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
Dalam menanggapi hal ini, Gita mengaku akan mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku. “Kami hormati segala keputusan yang sedang bergulir,” terangnya.
Kendati APH tengah mengusut kasus dugaan korupsi dan telah memeriksa beberapa pihak, termasuk Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan, Gita menyebutkan DAK 2024 bergulir dengan baik. Dijelaskan, DAK Dinas Dikbud NTB 2024 jauh lebih baik daripada DAK Dinas Dikbud NTB 2023.
Indikatornya, pada tahun 2023, terdapat dana yang gagal disalurkan. Kini, pada tahun 2024, penyaluran DAK tengah berproses dan berjalan dengan baik. Disinggung soal adanya dugaan pungli dalam DAK 2024, Gita irit bicara. “Wallahua’alam,” komentarnya.
Ia meminta seluruh pihak agar menghormati kinerja dari Dinas Dikbud NTB dalam penyaluran DAK 2024. “Harus menghormati seluruh proses kerja yang ada sekarang,” tandas Gita. (gil)
