Mataram (Inside Lombok) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, mengadakan rapat koordinasi wilayah membahas upaya pengendalian inflasi melalui penguatan perdagangan antardaerah.
Rapat koordinasi tersebut dibuka Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Rizki Ernadi Wimanada, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Jumat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB Dr Zulkiefliemansyah mengatakan, diperlukan terobosan untuk pengendalian inflasi, yaitu dengan membangun industrialisasi di daerah.
Dengan terbangunnya industrialisasi di daerah diharapkan terciptanya produk-produk turunan dari pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjual hasil pertanian secara langsung namun dapat berupa produk olahan hasil pertanian.
“Dengan adanya industrialisasi juga, hasil pertanian dan peternakan yang mudah rusak juga bisa diawetkan, antara lain dengan pemanfaatan mesin CAS (Controlled Atmosphere Storage),” katanya.
Menurut dia, hal tersebut tidak hanya akan mendorong stabilitas harga bahan pangan, tetapi juga akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat karena barang yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Untuk itu, NTB berusaha membangun industrialisasi, antara lain dengan adanya smelter dan KEK Mandalika,” ucap Zulkieflimansyah.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Rizki Ernadi Wimanada menyebutkan, hampir tidak ada daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Contohnya Provinsi Bali. Hal itu terjadi karena tingginya wisatawan yang datang dan adanya keterbatasan lahan, mengharuskan Bali untuk memenuhi hampir seluruhnya kebutuhan pangan dari luar daerah.
Begitupula dengan Provinsi NTB, meski berperan sebagai lumbung padi nasional, namun sebagian besar kebutuhan daging ayam ras masih dipenuhi dari Surabaya dan Bali. Hal yang sama juga dialami NTT.
Keterbatasan tersebut, kata dia, yang akhirnya mendorong adanya perdagangan antar daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok tersebut.
“Dengan terpenuhinya pasokan bahan pangan tersebut, maka dapat tercapai kestabilan harga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan bahan pokok tidak lantas selesai dari pemenuhan kuantitas saja,” ujarnya.
Ia menambahkan kelancaran distribusi dengan biaya yang rendah juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut didasari oleh kondisi geografis di Bali Nusa Tenggara yang dipisahkan oleh laut.
Dalam sebuah rantai distribusi produk retail, salah satu komponen biaya yang paling tinggi adalah biaya transportasi. Terlebih, jalur distribusi yang tidak lancar bepotensi menimbulkan keterlambatan pasokan dari luar daerah sehingga berdampak pada kelangkaan hingga lonjakan inflasi.
Untuk itu, melalui penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah TPID Bali – Nusa Tenggara, diharapkan terjalinnya kerja sama yang erat dalam perdagangan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok antar wilayah di Bali – Nusa Tenggara.
“Kerja sama perdagangan bisa melalui peningkatan konektivitas dan kerja sama BUMD di wilayah,” ucap Rizki.
Dalam kesempatan itu, Rizki juga menyampailan terkait tantangan yang akan dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Bali Nusa Tenggara hingga akhir tahun. Antara lain Provinsi NTB perlu mewaspadai adanya kenaikan harga beras, daging ayam ras, dan daging sapi terutama menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Di Provinsi Bali, komoditas daging babi dan komoditas hortikultura (bawang putih, bawang merah, dan cabai) diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun sebagaimana pola historisnya.
“Sementara di Provinsi NTT, komoditas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras masih menjadi potensi lonjakan inflasi, terutama menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut dihadiri oleh TPID Provinsi NTB antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Ridwan Syah, TPID Provinsi Bali, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, dan Sekretaris Daerah Kabupatan Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, serta TPID Provinsi NTT, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT, Samuel Rebo. (Ant)
