Mataram (Inside Lombok) – Beredar kabar bahwa pejabat eselon I dan II Pemprov NTB dalam kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda) akan diimpor dari Jakarta. Menanggapi hal ini, Iqbal pun menegaskan mesti melakukan asesmen terlebih dahulu soal kebutuhan.
“Nanti dilihat saja. Setelah melakukan asesmen, baru bisa mengetahui soal kebutuhan sumber daya manusia di Pemprov NTB,” ungkap Iqbal, Senin (03/02). Saat disinggung apakah Pemprov NTB memang membutuhkan untuk mengimpor pejabat dari luar, Iqbal mengatakan pihaknya belum dilantik, sehingga tidak terlalu mengetahui soal sumber daya manusia di internal Pemprov NTB.
Dijelaskan Iqbal, sampai saat ini pihaknya baru memetakan sejumlah masalah yang ada soal sumber daya manusia. “Nanti kalau sudah dilantik, baru melakukan asesmen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iqbal menyatakan pihaknya telah me-mapping permasalahan birokrasi di NTB, termasuk sejumlah kelemahan yang ada. Maka, baginya, memang telah menjadi tugas gubernur untuk membenahi berbagai permasalahan tersebut. “Sudah jadi tugas gubernur untuk membenahi. Doakan kami agar bisa membenahi segenap permasalahan tersebut,” tandas Iqbal.
Sebelumnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi NTB, Iqbal-Dinda, menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Menurut Iqbal-Dinda, penerapan meritokrasi dalam seleksi pegawai dan pengambilan keputusan di pemerintahan akan menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
Mereka menekankan pentingnya memilih pejabat dan staf berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan atas dasar hubungan personal atau politis. Iqbal-Dinda juga menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat.
Dengan rencana ambisius tersebut, Iqbal-Dinda berharap pemerintahan Provinsi NTB dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata. (gil)
