Mataram (Inside Lombok) – Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Bima terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, infrastruktur yang juga banyak yang rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan penanganan dampak banjir harus menjadi prioritas. Selain itu, kawasan pertanian yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjadi perhatian dan penanganan segera oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan laporan yang diterima ribuan hektare sawah siap panen turut terdampak banjir. Hal ini berpotensi menyebabkan krisis pangan bagi masyarakat. Terutama para petani yang kehilangan sumber penghidupannya. “Bukan hanya Dinas Pertanian yang harus mengantisipasi dampaknya, tetapi juga dinas terkait lainnya, seperti BPBD dan Dinas Sosial,” katanya Selasa (4/2) siang.
Ia mengatakan, penanganan bencana ini bukan tanggung jawab satu OPD saja melainkan secara bersama-sama. Karena tidak hanya menyangkut lahan pertanian yang rusak melainkan kesehatan masyarakat, kondisi tempat tinggal hingga kebutuhan logistic pasca banjir. “Mereka harus segera turun tangan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujar politisi PKB ini.
Koordinasi antara pemerintah daerah dengan dinas terkait di kabupaten diharapkan segera dilakukan. Sehingga bantuan-bantuan logistic dan kebutuhan mendesak bisa lebih cepat tersalurkan dan merata bagi masyarakat yang terdampak. “BPBD, Dinas Sosial, serta OPD terkait lainnya harus memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Penyaluran bantuan dengan segera agar dampak pasca banjir tidak dirasakan berkepanjangan oleh masyarakat di Kabupaten Bima. “Pemulihan pasca-banjir ini harus ditangani secara serius agar masyarakat tidak mengalami kesulitan berkepanjangan,” tegasnya.
Ia menegaskan, sebagai langkah antisipasi bencana tidak terjadi kembali maka sudah seharusnya dilakukan berbagai langkah seperti perbaikan drainase dan irigasi. Selain itu reboisasi kembali digencarkan mengurangi risiko banjir. “Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan bisa segera mengambil tindakan nyata agar masyarakat terdampak banjir bandang bima dapat segera bangkit dari bencana ini,” tutupnya. (azm)
