Lombok Utara (Inside Lombok) – Gempa yang melanda NTB pada 2018 lalu ternyata masih meninggalkan bekas. Sampai sekarang masih ada beberapa bangunan yang tak kunjung tersentuh, salah satunya kondisi gedung SMAN 1 Tanjung di Lombok Utara.
Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut rusak akibat gempa besar yang mengguncang beberapa tahun lalu. Parahnya, sampai saat ini kerusakan itu belum juga mendapatkan perbaikan yang berarti. Padahal, banyak sekolah-sekolah lain di daerah tersebut yang sudah menjalani perbaikan dan renovasi.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Utara, Saiful Akhyar mengungkapkan bahwa SMAN 1 Tanjung termasuk yang paling parah kondisinya di antara sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Sehingga sekolah tersebut membutuhkan banyak intervensi dalam perbaikan fasilitas belajar.
“SMAN 1 Tanjung memang cukup parah, paling membutuhkan banyak intervensi fasilitas belajar. Dari awal sudah salah masuk (SMAN 1 Tanjung). Semestinya saat gempa berjuang,” ujarnya, Kamis (6/2).
Pada saat gempa mengguncang, banyak lembaga pendidikan yang sudah berjuang untuk mendapatkan bantuan guna memperbaiki kerusakan yang terjadi pada gedung-gedung sekolah. Berbagai macam bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas telah disalurkan, termasuk pembangunan ruang kelas darurat dan permanen.
“Memang untuk perbaikan yang lebih mendalam, kami tidak memiliki kewenangan penuh, tergantung kepala sekolah. Tapi pihak sekolah bisa mengusulkan perbaikan gedung melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang nantinya akan diverifikasi dan diproses oleh pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Tanjung, Fatmawati, menjelaskan bahwa pihaknya setiap tahun mengajukan usulan anggaran untuk perbaikan ruang kelas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengusulan tersebut sudah dilakukan pada Juli 2024 lalu agar mengusulkan untuk anggaran tahun 2025. “Kami pada tahun 2022 menerima anggaran dari DAK untuk perbaikan 13 ruang kelas. Tapi itu hanya enam ruang kelas yang dapat direhabilitasi,” ujarnya.
Sedangkan bagian depan bangunan rusak parah karena gempa 2018 lalu tidak bisa diperbaiki dan harus dibangun kembali dari awal. Disisi lain, meskipun sudah mengajukan proposal perbaikan, proses pencairan anggaran untuk perbaikan gedung tidaklah mudah. Setelah mendapatkan dana, sekolah biasanya sulit memperoleh bantuan yang sama dalam waktu dekat. “Biasanya, setelah mendapatkan anggaran dari DAK, kami baru bisa mendapatkan bantuan lagi dua tahun kemudian,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap mengajukan usulan melalui sistem Dapodik dengan harapan bisa mendapatkan perhatian lebih dari pusat pada tahun 2025 mendatang. “Karena untuk pembangunan ruang kelas baru tidak bisa diintervensi dari biaya operasional sekolah (BOS). Itu hanya mengcover pemeliharaan saja,” demikian. (dpi)
