Mataram (Inside Lombok) – Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memuat soal efisiensi anggaran. Atas Inpres tersebut, seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah diminta untuk menggunakan anggaran seefektif mungkin. Di Provinsi NTB, sebagai bagian dari efisiensi, anggaran Dinas PUPR dipangkas sekitar Rp80 miliar. Asisten II Setda NTB, Fathul Gani turut mengomentari soal ini.
Fathul tak mengelak bahwa pemangkasan anggaran itu tentu akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB. “Namun, kami tentu akan menyesuaikan anggaran. Jadi, yang bersifat urgen, itulah yang akan diurusi terlebih dahulu,” ungkap Fathul, Selasa, (11/2).
Saat disinggung soal apakah rencana program Iqbal-Dinda dalam bidang infrastruktur akan ikut terdampak efisiensi anggaran, Fathul menyebutkan akan membahas hal itu di lain kesempatan. “Dalam APBD-Perubahan, tentu itu akan dibahas lebih dalam,” kata Fathul.
Bagi Fathul, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dieksekusi, serta bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu, kami telah menyusun sejumlah agenda kerja prioritas.
Fathul mencontohkan soal proyek pembangunan jalan port to port Lembar-Kayangan yang bukan prioritas. Artinya, dapat dikesampingkan pembangunannya. “Yang menjadi skala prioritas sekarang mengatasi dampak banjir,” tandas Fathul.
Sebagai kesimpulan, perintah Presiden Prabowo untuk mengefisienkan anggaran mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan fokus pada efisiensi, diharapkan anggaran yang terbatas dapat dikelola dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Semua pihak diminta untuk beradaptasi dengan kebijakan ini demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan. (gil)
