Mataram (Inside Lombok) – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB sayangkan adanya pemangkasan anggaran pemerintah yang baru-baru dilakukan. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut memberikan dampak kepada seluruh pelaku usaha pariwisata. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menghambatan pertumbuhan sektor pariwisata.
Hal ini paling dirasakan oleh seluruh hotel di NTB yang menyediakan untuk kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions), khususnya di Lombok. Apalagi, sebagian besar manajemen hotel di Lombok telah menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2025 dengan asumsi adanya kegiatan pemerintah yang signifikan.
“Ketika berbicara kebijakan, tentunya multiplier effectnya besar. Jika ini terjadi sepanjang tahun 2025, maka semua akan berdampak, baik itu karyawan maupun UMKM akibat dari efisiensi yang dilakukan. Tapi kita harap jangan sampai ada pengurangan karyawan,” ujar Ketua IHMGA NTB, Lalu Kusnawan, Senin (17/2).
Jika melihat dua tahun terakhir, yakni di 2023 dan 2024 upaya promosi sudah dilakukan untuk mendatangkan sejumlah wisatawan. Mengingat, pada sebelumnya ada pandemi Covid-19 sehingga promosi pariwisata terus digencarkan pascapandemi Covid-19. Namun, di tahun 2025 ini justru muncul kebijakan baru yang mana berdampak pada semua sektor, termasuk pariwisata.
“Nah di 2025 sebenarnya menurut kami dengan segala keterbatasan disinilah kita akan melihat situasi yang sebenarnya. Apakah kondisi pariwisata itu baik baik saja atau tidak baik baik saja. Apakah promosi yang dilakukan pada 2023-2024 berfungsi atau tidak,” terangnya.
Lebih lanjut, Kusnawan menyebutkan, bahwa di 2025 ini saatnya industri pariwisata berperang, karena tidak bisa jadikan acuan data tahun 2023 dan 2024 itu. “Istilahnya 2023 dan 2024 kita duduk saja tamu datang, sekarang 2025 ini apakah menjamin tamu mau datang,” ucapnya.
Kendati demikian, ketika Instruksi Presiden kaitan pemangkasan anggaran ini dikeluarkan, IHGMA NTB berharap ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung industri pariwisata. Meskipun anggaran perjalanan dinas tidak ada, tetapi setidaknya ada upaya, apapun kegiatan dari luar yang bisa dibawa ke NTB.
“Kami tidak merengek, tidak cengeng, tapi kami akan berpikir ‘out of the box’. Apa yang bisa kita akrobatkan. Satu yang kita harapkan, yang tamu kapal pesiar, tentu harus ada yang menjembatani kerjasama antara kita dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Karena ini berbicara bisnis,” jelasnya.
Sementara itu, GM Hotel Prime Park, Mukharom mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat akan dapat memberikan dampak signifikan terhadap bisnis perhotelan dan industri MICE, terutama di kota. Kegiatan MICE sendiri cukup besar andilnya bagi hotel, terutama di hotel Mataram saja mencapai hingga 30-40 persen.
Tak hanya ditengah kota, sebagian hotel di destinasi wisata juga merasakan dampaknya. Meskipun untuk kegiatan MICE tidak besar di tengah kota. “Memang paling besar dari sisi pemerintah (untuk kegiatan mice), biasanya kalau kondisi kepepet dan kebijakan itu tidak bisa diselesaikan, pasti kita akan berakrobat, kemana-mana,” ujarnya.
Mukharom menyebutkan, jika terus berkelanjutan kebijakan tersebut maka akan berimbas kepada karyawan, kemudian supplier. Baik itu sayur, kue dan UMKM lainnya. “Kami bersama-sama dengan ketua IHGMA membuat alternatif. Tapi dampaknya akan terasa sekali, kami di kota biasa dari pemerintah (mice,red). Memang di kuartal I baru awal-awal masih aman, tapi kuartal II nanti baru terasa,” ungkapnya.
Diharapkan dari kebijakan ini ada revisi dilakukan seperti kebijakan tahun-tahun sebelumnya, apalagi melihat dampaknya yang dapat berimbas sangat vital. “Semoga ada angin segar yang berbeda bentuk, tetapi tetap mengarahkan ke sumber pariwisata,” imbuhnya. (dpi)
